REGIONAL:
Suara.com - Jajaran elite Partai Gerindra menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Jumat (31/5/2024). Hal itu dilakukan untuk sinkronisasi mengenai pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.
Jajaran Gerindra itu tergabung dalam Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gubran. Tim itu diketuai oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Kedatangannya Tim itu pun dipimpin langsung oleh Dasco, kemudian ada pula Sekjen Gerindra Ahmad Muzani serta Thomas Djiwandono dan Budi Djiwandono.
"Ini adalah tim gugus tugas sinkronisasi pemerintah Prabowo Gibran yang diminta presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran setelah beliau nanti dilantik jadi Presiden RI pada 20 Oktober," kata Muzani usai pertemuan.
Menurutnya, Prabowo berharap proses sinkronisasi ini akan bisa berjalan dengan baik. Pasalnya Prabowo ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu terlalu lama untuk transisi.
"Sehingga komunikasi dan sinkronisasi akan terjadi karena pemerintahan yang akan datang ingin cepat melaksanakan program yang merupakan janji kampanye kami pada saat pemilihan umum yang lalu," ungkapnya.
Untuk itu, ia pun menyampaikan terima kasih kepada Sri Mulyani dan jajarannya. Ia mengaku pihaknya sudah mendapatkan informasi jelas.
"Kami ucapkan terima kasih kepada ibu Sri Muliani dan seluruh jajaran kementerian keuangan yang telah memberikan akses informasi itu luar biasa kepada kami yaitu bisa menjadi sebuah bahan bagi kami untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintahan Pak Prabowo Gibran pada masa akan datang," katanya.
"Dan yang saat ini ada sampai pelantikan nanti kami akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi terus di kementerian keuangan dan beberapa kementerian terkait untuk melakukan persiapan persiapan pelaksanaan program-program itu," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani menyampaikan, jika kunjungan tim gugus tugas sinkronisasi tersebut penting apalagi terkait dengan penyusunan RAPBN 2025.
"Jadi di dalam proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi koordinasi dan sinkronisasi agar di dalam RAPBN 2025 bisa menampung aspirasi program program baru namun tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian kredibilitas dan confidence dari berbagai stakeholder," katanya.
"Kami di Kemenkeu, saya sendiri Menkeu terus diminta oleh Bapak Presiden Jokowi dan ini juga sudah diketahui oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa akan ada pertemuan dan beliau menyampaikan baik dan terus untuk diintensifkan koordinasi dan komunikasi sehingga ini oleh arahan bapak Presiden Jokowi dan oleh nanti Bapak presiden terpilih Pak Prabowo beliau berdua tentu berkomunikasi terus," sambungnya.
TERPOPULER
