Suara.com - Sekeretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menilai, keputusan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memilih mundur itu akibat perencanaan IKN yang terburu-buru.
"Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang yang terburu-buru sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur," kata Hasto ditemui di Kawasan Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (3/6/2024).
Ia mengatakan, kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yakni karena segala sesuatu kebijakan tidak dilakukan dengan matang.
"Sebenarnya suatu kritik yang terbesar yang diberikan kepada pemerintahan Pak Jokowi adalah ketika segala sesuatunya dipercepat, tetapi melupakan aspek-aspek di dalam pertimbangan yang matang, kajian kajian yang detil," katanya.
Ia lantas bercerita bagaimana dirinya pernah menjadi project manager di wilayah Kalimantan. Ternyata di sana ditemukan sejumlah masalah.
"Saya pernah menjadi project manager di kawasan yang sama. Itu dari struktur tanahnya itu sangat tidak stabil, kemudian kemampuan untuk mendapatkan sumberdaya bagi pelaksanaan pembangunan pabrik kelapa sawit aja mengalami delay, apalagi ini suatu ibu kota negara," beber dia.
Rakernas PDIP juga, kata dia, mengkritisi persoalan tanah yang menjadi sengketa dengan masyarakat adat.
"Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang. Dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi, tetapi kembali ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alamiah harus berjalan, ya yang tejadi seperti ini," pungkasnya.
Baca Juga: Jabatan Baru Bambang Susantono usai Mundur dari Kepala IKN
