Pada Januari 2016, perubahan internal di Golkar membuatnya diangkat sebagai Ketua Komisi III. Bambang juga pernah menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dipandang oleh banyak pengamat sebagai upaya untuk membatasi kewenangan KPK.
Bambang juga pernah menyerukan pemecatan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2016 setelah pemeriksaan badan tersebut atas pembelian rumah sakit oleh Pemprov DKI Jakarta dibantah oleh KPK yang tidak menemukan adanya pelanggaran.
Pada 2017, sebagai bagian dari komite penyidik KPK, ia menyatakan bahwa KPK menunjukkan gesekan internal dan pembangkangan terhadap kepemimpinannya.
Ia juga pernah menyerukan perluasan peraturan terhadap homoseksualitas di Indonesia, menyalahkan media sosial atas penyebaran kelompok LGBT dan mengklaim bahwa 3 persen dari populasi akan menjadi gay tanpa mengutip sumbernya.
Bambang juga meminta Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara untuk mengadili provokator dan penyebar hoax di media sosial.
Ketua DPR
Setelah terlibat dalam skandal korupsi senilai $170 juta, Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR pada akhir 2017.
Ketua baru Golkar, Airlangga Hartarto, mengangkat Bambang sebagai Ketua DPR yang baru dan dilantik pada 15 Januari 2018.
Anggota parlemen Golkar, Kahar Muzakir, menggantikannya sebagai Ketua Komisi III. Meskipun beberapa analis memuji penunjukan Bambang berdasarkan senioritas dan pengalaman politiknya, yang lain menyebutkan kemungkinan konflik kepentingan karena keterlibatannya dalam Pansus yang menyelidiki KPK. Namun, Bambang mengundurkan diri dari pansus setelah dilantik.
Baca Juga: Surya Paloh Akui Survei Anies Baswedan Tokcer Di Pilkada DKI: Capek Orang Lawan Dia
Ketua MPR
Pada Oktober 2019, Bambang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MPR. Pada Agustus 2020, ia mengusulkan legalisasi kepemilikan pistol 9 milimeter dan amunisi untuk pertahanan diri.
