Infografis
Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menanggapi wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang kembali mencuat. Menurutnya, wacana tersebut tidak bisa serta-merta dianggap sebagai solusi dari tingginya biaya politik di Indonesia.
"Jangan sampai kita sederhanakan bahwa ini politiknya mahal. Ya sudah kembali ke DPRD, kan tidak seperti itu," ujar Bima dalam diskusi daring yang digelar Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Minggu (27/7/2025).
Bima menilai mahalnya ongkos politik tidak hanya soal mekanisme pemilihan langsung. Menurutnya, terdapat banyak dimensi yang perlu dipertimbangkan, salah satunya terkait lemahnya partai politik dalam melakukan kaderisasi.
Ia menyebut, alih-alih mengubah sistem pemilihan, yang perlu dilakukan justru memperkuat kelembagaan partai dan sistem pemilu secara menyeluruh.
“Problemnya tidak sesederhana cara memilih. Kita perlu mendesain sistem yang menyehatkan partai politik, baik dari segi kaderisasi maupun fungsi advokasi mereka di masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Bima juga menyambut positif wacana peningkatan bantuan dana politik untuk partai. Meski tidak populer di publik, menurutnya, wacana ini krusial demi mendorong demokrasi yang lebih sehat.
![Ilustrasi Pilkada ulang di Pasaman. [Dok. Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/04/19/91436-pilkada.jpg)
"Tetapi tentu ini bukan narasi yang populer hari ini. Jadi publik mencernanya bisa sangat salah seolah-olah partai politik ditambah uangnya, seolah-olah fokus partai menjadi lebih kaya, kan tidak seperti itu," ujar Bima.
Ia menekankan bahwa dana politik yang cukup dapat membantu partai fokus pada pendidikan politik, bukan semata-mata transaksi elektoral.
Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD sendiri kembali ramai dibicarakan setelah diusulkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Baca Juga: Mimpi Cak Imin: Demokrasi Tak Harus Rumit
Dalam pidatonya di puncak Harlah ke-27 PKB, Cak Imin bahkan menyatakan telah menyampaikan usulan itu kepada Presiden Prabowo Subianto secara langsung.
"Kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya, pemilihan kepala daerah, dilakukan evaluasi total manfaat dan madorot-nya," kata Cak Imin.
"Kalau tidak ditunjuk pusat, maksimal pilkada dipilih DPRD di seluruh Tanah Air," imbuhnya dalam acara yang turut dihadiri Presiden Prabowo.
