Suara.com - Kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) pasang badan membela Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Ari Setiadi yang didesak sejumlah pihak untuk mundur dari jabatan menteri usai kasus peretasan server Pusat Data Nasional (PDN).
Sekjen Projo, Handoko mengatakan sebenarnya desakan Budi Arie mundur bukan keinginan masyarakat. Ia menyebut kubu berlawanan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu sengaja memainkan isu tersebut.
Ia meyakini mereka merupakan lawan politik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres lalu. Namun, ia merinci siapa saja sosok yang dimaksud.
"Ya saya tidak menyebut satu atau dua nama, tapi dari monitoring yang dilakukan oleh tim, itu adalah justru tokoh-tokoh yang kita identifikasi adalah mereka-mereka yang secara politik kemarin berseberangan dalam konteks Pilpres 2024," ujar Handoko di kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).
"Sehingga teman-teman kami di Projo menyimpulkan bahwa ada unsur sisa-sisa residu dari Pilpres 2024," lanjutnya menambahkan.
Menurut Handoko, hal ini terjadi karena sampai saat ini, presiden terpilih, Prabowo Subianto belum dilantik. Sampai Prabowo menjabat, masih ada upaya-upaya perlawanan dari kubu lawan.
"Seperti kita tahu pilpres ini belum benar-benar usai, pilpres ini calonnya belum dilantik, masih tiga bulan lebih. Artinya tentu upaya-upaya politik yang terkait dengan proses itu sangat mungkin dilakukan," tuturnya.
Karena itu, ia menduga ada pihak yang coba menunggangi kasus peretasan PDN untuk mencari celah kesalahan pemerintah hingga mendesak Budi Arie mundur dari jabatan Menkominfo.
"Sehingga ketika muncul sebuah isu besar seperti judol ataupun ransomware kemarin itu menjadi media untuk melakukan serangan terhadap pemerintah terutama pak Jokowi, terutama lagi Menkominfo Budi Arie yang memang secara politik kemarin Projo berada di garis depan urusan Pilpres 2024," pungkasnya.
TERPOPULER
