Sempat Diwarnai Kericuhan, Rapat Paripurna DPD Bahas Tatib Diputuskan Bakal Dilanjutkan

Suara.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati untuk membawa pembahasan mengenai Tata Tertib (tatib) DPD RI ke rapat paripurna selanjutnya. Pasalnya rapat paripurna DPD RI yang digelar hari ini sempat diwarnai kericuhan.

Adapun kesepakatan itu diambil lantaran dalam perjalanan persetujuan tatib DPD RI justru menuai kericuhan senator dalam rapat di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

“Agar di sidang paripurna yang ke depan, hasil kerja dari harmonisasi dalam hal ini PPU memanfaatkan waktu yang ada karena semakin mepet sehingga diharapkan periode kedepan sidang paripurna (tatib) sudah bisa kami setujui,” kata Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam rapat.

Usai rapat, Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menjelaskan bahwa Rapat Paripurna DPD RI sempat alami kericuhan ditenggarai berbagai hal.

"Nah yang tadi kita perdebatkan itu adalah tatib salah satunya ya, itu yang paling dinamikanya tinggi. Kenapa? Karena tatib inilah yang akan mengatur seluruh gerak langkah lembaga," kata Sultan.

"Makanya, ketika begitu banyak usulan aspirasi dinamika yang memang belum ketemu belum ideal, makanya tadi sepertinya begitu banyak masukan-masukan, tapi di ujung dinamika tadi, mungkin agak tinggi bahwa di ujung ketemu, bahwa memang kita tetap ada rule of the game-nya ada aturan mainnya ada tatib kita sendiri yang sedang kita ubah," sambungnya.

Usai terjadi ricuh, Sultan menyampaikan, para senator menyepakati perlu adanya harmonisasi kembali soal tatib DPD RI.

"Nah diharmonisasi inilah nanti oleh ketua PPU dan teman-teman yang akan memastikan bahwa tatib DPD ri itu adalah tatib yang tidak melanggar aturan-aturan lain. Apalagi aturan-aturan di atasnya. Yaitu apa? Ada UU MD3, yang lebih tinggi lagi adalah konstitusi. Karena ketika itu terjadi pasti cepat atau lambat tatib itu sendiri akan berpotensi keliru atau melanggar hukum," katanya.

Sultan mengakui jika dalam rapat para senator meributkan mengenai pasal dalam tatib soal komposisi pimpinan DPD RI untuk periode depan.

"Nah memang salah satu di antara sekian banyak masalah atau pasal-pasal yang diperdebatkan secara dinamis itu yaitu pasal ketika muncul di proses pemilihan pimpinan. Nah di situ ya tentu ada kepentingan dan itu wajar-wajar saja karena ini lembaga politik," katanya.

"Tapi lagi-lagi sebagai pimpinan dan semua anggota harus memastikan bahwa termasuk pun urusan proses pemilihan pimpinan ini harus berjalan sesuai dengan aturan main, fair play, tidak melanggar autran diatasnya dan itu berlaku untuk semua itu yang paling penting," katanya.

Ricuh

Sebelumnya diberitakan, Rapat Paripurna DPD RI masa sidang ke-10 tahun 2023-2024 yang dihelat di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (12/7/2024) mengalami kericuhan. Aksi saling dorong terjadi, rapat pun akhirnya diskor.

Berdasarkan pantauan Suara.com, rapat awalnya rapat salah satunya membahas persoalan perubahan Tatib DPD RI untuk mengakomodasi sejumlah hal salah satunya soal mekanisme penentuan paket pimpinan DPD RI periode depan.

Pembacaan perubahan Tatib DPD RI ini kemudian dibacakan isinya dalam rapat oleh Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti yang bertindak sebagai pimpinan rapat.

Dalam perjalanan rapat sejumlah senator atau para anggota DPD RI yang hadir justru melancarkan interupsinya kepada La Nyalla. Namun kericuhan terjadi manakala La Nyalla tak menggubris interupsi para senator. Bahkan di tengah hal itu microphone para senator sempat dimatikan.

Para senator yang tak puas dengan keputusan La Nyalla akhirnya turun dari kursinya masing-masing untuk maju ke depan meja Pimpinan DPD RI. Mereka terlibat aksi saling dorong dan mencoba merebut palu rapat.

Akhirnya kericuhan bisa dilerai usai pengamanan dalam (Pamdal) DPD RI masuk dalam ruang rapat. Kemudian rapat diputuskan diskor 10 menit oleh La Nyalla.