Soal Kabar Walkot Semarang Mbak Ita jadi Tersangka KPK, PDIP: Ada Operasi Politik Berbungkus Hukum

Suara.com - Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Sitorus menganggapi kabar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita sebagai tersangka.

Mbak Ita yang merupakan kader PDIP itu dikabarkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah.

Deddy menyebut bahwa kasus ini menunjukkan adanya upaya politik berbungkus hukum yang mengincar kader-kader PDIP, khususnya menjelang Pilkada Serentak 2024.

“Kami sendiri memang mendapatkan pesan dan kesan agar bersiap diri, sebab ada operasi politik berbungkus hukum yang disiapkan untuk menghancurkan PDI Perjuangan dalam menghadapi pilkada,” kata Deddy kepada wartawan, Kamis (18/7/2024).

Dia juga menyebut bahwa proses hukum yang dilakukan KPK saat ini menunjukkan bahwa informasi adanya upaya untuk menjadikan kader PDIP sebagai target hukum memang terbukti.

“Kalau boleh berpendapat, kasus-kasus besar yang sudah ramai sejak sebelum pilpres pada kemana?? Bagaimana dengan kasus hibah sosial di Jawa Timur, kasus ‘perampokan’ kekayaan negara dalam soal tambang timah? Bagaimana kasus impor, BPDPKS dan sebagainya itu menguap?” tutur Deddy.

“Apakah ada tebang pilih atau pilih-pilih tebang dalam penegakan hukum sekarang ini? Jangan lupa rakyat mempertanyakan itu dan itu semua menyangkut kredibilitas lembaga penegakan hukum kita. Bahaya negeri ini ketika hukum menjadi alat kekuasaan,” tandas dia.

Tersangka KPK

Diketahui, KPK menetapkan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara.com, Mbak Ita menjadi salah satu orang dari empat yang terkonfirmasi dicekal KPK ke luar negeri.

Tiga orang lain yang diduga menjadi tersangka ialah suami Ita, Alwin Basri yang juga merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng dari PDIP.

Selain itu, terduga tersangka lainnya ialah Ketua Gapensi Kota Semarang Martono dan dari pihak swasta Rahmat U Djangkar.

4 Orang Dicekal

Sebelumnya diberitakan, KPK mencegah empat orang berpergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. 

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan pencegahan terhadap empat orang ini dilakukan selama enam bulan ke depan.

“12 Juli 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 888 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 4 orang yaitu 2 orang dari penyelenggara negara, 2 orang lainnya dari pihak swasta,” kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2024).

Meski begitu, Tessa belum merinci terkait identitas siapa saja yang dicekal. Dia hanya menjelaskan bahwa larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kota Semarang tahun 2023-2024.

“Selain itu, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang. Serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024,” ujar Tessa.

Dia juga mengungkapkan saat ini pihaknya telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Meski begitu, Tessa mengaku belum bisa mengungkapkan nama-nama tersangka.

"Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, untuk nama dan inisial tersangka masih belum disampaikan saat ini,” tandas Tessa.