Usai Didesak DPRD, Heru Budi Siap Angkat 4.000 Guru Honorer jadi KKI

Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer di Jakarta yang berjumlah 4.000 orang menjadi Kontrak Kerja Individu (KKI). Hal ini dilakukan setelah ada permintaan dari DPRD DKI.

Heru pun meminta jajarannya di Dinas Pendidikan (Disdik) bersama Sekretaris Daerah (Sekda) untuk memproses rencana ini. Heru mengakui memang lebih baik mengangkat seluruh guru honorer tahun ini ketimbang secara bertahap.

"Iya ya, yang 4.000 (guru honorer). Yang ini nanti saya minta Kepala Dinas Pendidikan koordinasi dengan Sekda, tentunya dengan persetujuan DPRD, itu lebih baik kalau diproses sekarang semuanya di tahun 2024 lebih baik," ujar Heru di gedung DPRD DKI, Kamis (25/7/2024).

Heru mengatakan, sebenarnya tahun 2024 ini pihaknya mengadakan rekrutmen KKI untuk kuota 1.700 orang saja. Namun, setelah adanya persoalan pemberhentian guru honorer ini, ia mempertimbangkan penambahan kuota.

"Kemarin kan kami lihat anggarannya ya (untuk kuota) 1.700, tapi usulan hari ini, saya juga kemarin berpikir seperti itu, tapi mekanisme masalah tahapan-tahapan keuangan kan harus dilalui," jelasnya.

Karena itu, ia bakal membahas bersama DPRD DKI terkait kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2024. 

"Jadi kalau ini sudah setuju DPRD dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami lihat prosesnya ya, lebih baik seperti itu," pungkasnya.

Desakan DPRD DKI soal Nasib Guru Honorer

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengangkat seluruh guru honorer di Jakarta menjadi Kontrak Kerja Individu (KKI). Artinya, ada 4.000 tenaga honorer yang perlu dipekerjakan secara resmi. 

Sementara, rencana rekrutmen KKI dari Disdik DKI untuk tahun 2023 ini yang diketahui kuotanya hanya 1.700. Masih kurang 2.300 kuota KKI agar seluruh guru honorer bisa dipekerjakan seluruhnya. 

Permintaan ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak dalam rapat kerja Komisi E bersama Disdik DKI di gedung DPRD DKI, Selasa (22/7/2024). 

Ia menyamakan dengan kemampuan Pemprov DKI yang mampu mempekerjakan ribuan pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP). 

"Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kami terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat Rp4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" ujar Jhonny.

Menurut Jhonny, kemampuan dana DKI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI sudah cukup untuk mempekerjakan seluruh guru honorer itu. Politisi PDIP itu merasa miris masih banyak guru di Ibu Kota yang dibayar dengan upah kecil. 

"Kami mau mencapai Indonesia emas 2045, salah satu ukurannya adalah SDM yang bagus. Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji Rp200 ribu, Rp700 ribu, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp4,6 juta. Kan lucu," pungkas Jhonny.