Raih Opini WTP, Heru Budi: Penghargaan Tertinggi Bagi Pengelolaan Keuangan Pemprov DKI

Dwi Bowo Raharjo, Fakhri Fuadi Muflih

Kamis, 25 Juli 2024 | 15:08 WIB
Raih Opini WTP, Heru Budi: Penghargaan Tertinggi Bagi Pengelolaan Keuangan Pemprov DKI
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (Suara.com/Fakhri)

Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai bentuk penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan Pemprov DKI. Opini WTP itu atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi (Pempeov) DKI Jakarta.

Raihan ini disebutnya merupakan kerja keras dari jajaran Pemprov DKI bersama DPRD DKI. Dengan raihan WTP tahun ini, maka Pemprov DKI berhasil mempertahankan prestasi serupa selama tujuh tahun ini.

"Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan penghargaan tertinggi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Heru di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

"Opini atas LKPD Tahun 2023 ini merupakan opini WTP ketujuh kali yang diraih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2017 sampai 2023," jelasnya menambahkan.

Agar bisa meraih opini WTP, Heru menyebit pihaknya melakukan lima strategi. Pertama, Implementasi sistem informasi persediaan secara elektronik dan pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah.

"Kedua, Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah," tutur Heru.

Kemudian, Pemprov juga rutin melakukan review Laporan Keuangan dengan pendekatan berbasis resiko oleh Inspektorat. Keempat, Penguatan Sistem Pengendalian Internal melalui pengawasan melekat Kepala Perangkat Daerah dan pendampingan oleh Inspektorat

"Kelima, Melakukan percepatan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI," ucapnya.

Meski memberikan opini WTP, BPK masih menemukan lima masalah terkait pengelolaan keuangan daerah dalam laporan tersebut.

baca juga

Hal ini disampaikan Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit saat menyerahkan LHP BPK atas LK Pemprov DKI tahun 2023 di ruang rapat paripurna DPRD DKI, Kamis (25/7/2024). Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono hadir dan menerima langsung LHP BPK itu.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang telah dilakukan, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah," ujar Ahmadi.

Masalah pertama, BPK menemukan adanya aset tetap tanah di lokasi Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang berpotensi tercatat ganda. Sebab, pencatatan bidang tanah pada lokasi SIPPT belum seluruhnya didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pengembang.

"Dan penyelesaian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berlarut-larut," kata Ahmadi.

Gedung Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus. (Suara.com/Fakhri Fuadi)
Gedung Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus. (Suara.com/Fakhri Fuadi)

Kemudian, BPK mendapati Pemprov DKI belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Bank DKI, dan pihak ketiga lainnya. Kemudian, ada juga potensi pendapatan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum didukung perjanjian kerja sama.

Selanjutnya, BPK menemukan kekurangan volume atas pelaksanaan beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda. Keempat, Pemprov DKI belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari pemerintah pusat.

"Penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan," pungkasnya.

Meski menemukan beberapa masalah dalam laporan keuangan, BPK tetap memberikan opini WTP kepada Pemprov DKI.

"Atas laporan keuangan Pemprov 2023 dengan demikian Pemprov telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian ketujuh kalinya," ucap Ahmadi.

"Capaian ini hendaknya jadi dorongan untuk selalu tingkatkan akuntabilistas dan transparansi pengelolaan daerah serta meningkatkan laporan keuangan," lanjutnya.

BPK meminta Pemprov DKI melalui pejabat terkait memberikan jawaban atas tindak lanjut rekomendasi BPK paling lambat 60 hari setelah LHP LK diserahkan.

"Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Walau Sabet Opini WTP, BPK Masih Temui Masalah di Keuangan Pemprov DKI, Ini Dia!

Walau Sabet Opini WTP, BPK Masih Temui Masalah di Keuangan Pemprov DKI, Ini Dia!

News | Kamis, 25 Juli 2024 | 12:42 WIB

Pertahankan Rekor 7 Kali Beruntun, Laporan Keuangan Pemprov DKI Raih Opini WTP dari BPK RI

Pertahankan Rekor 7 Kali Beruntun, Laporan Keuangan Pemprov DKI Raih Opini WTP dari BPK RI

News | Kamis, 25 Juli 2024 | 12:06 WIB

Akhir Juli Jokowi Berkunjung dan Bermalam di IKN, Sekalian Ngantor?

Akhir Juli Jokowi Berkunjung dan Bermalam di IKN, Sekalian Ngantor?

News | Rabu, 24 Juli 2024 | 16:06 WIB

Jakarta Tak Lagi Ibu Kota, Heru Jamin Pengurusan Adminduk Lancar

Jakarta Tak Lagi Ibu Kota, Heru Jamin Pengurusan Adminduk Lancar

News | Rabu, 24 Juli 2024 | 08:00 WIB

Terkini

63 Ribu Warga Terdampak Bencana, Sumsel Bersiap Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor

63 Ribu Warga Terdampak Bencana, Sumsel Bersiap Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 23:49 WIB

COP31 Kolaps! KTT Iklim PBB Berakhir Ricuh, Masa Depan Bumi Bikin Gamang

COP31 Kolaps! KTT Iklim PBB Berakhir Ricuh, Masa Depan Bumi Bikin Gamang

News | Minggu, 22 November 2026 | 23:11 WIB

Mobilitas Wisatawan Meningkat, Akses Tol Baru Permudah Kunjungan ke Kawasan Rekreasi

Mobilitas Wisatawan Meningkat, Akses Tol Baru Permudah Kunjungan ke Kawasan Rekreasi

Jatim | Minggu, 22 November 2026 | 22:45 WIB

Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Daerah Meningkat, Obligasi Jadi Alternatif Pendanaan

Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Daerah Meningkat, Obligasi Jadi Alternatif Pendanaan

Jakarta | Minggu, 22 November 2026 | 22:32 WIB

BKKBN Ingatkan Bahaya 4T dalam Kehamilan, Ini yang Perlu Diketahui Keluarga

BKKBN Ingatkan Bahaya 4T dalam Kehamilan, Ini yang Perlu Diketahui Keluarga

Jabar | Minggu, 22 November 2026 | 22:14 WIB

Seru Sriwijaya 2026 Catat Transaksi Rp10,3 Miliar, Pembiayaan UMKM Sumsel Capai Rp7,2 Miliar

Seru Sriwijaya 2026 Catat Transaksi Rp10,3 Miliar, Pembiayaan UMKM Sumsel Capai Rp7,2 Miliar

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 21:55 WIB

Pilu! Masnah Sempat Telepon Keluarga Minta Diselamatkan saat Pabrik Permen Cikande Terbakar

Pilu! Masnah Sempat Telepon Keluarga Minta Diselamatkan saat Pabrik Permen Cikande Terbakar

Banten | Minggu, 22 November 2026 | 21:26 WIB

Pabrik Permen Cikande Banten Hangus Total

Pabrik Permen Cikande Banten Hangus Total

Banten | Minggu, 22 November 2026 | 21:21 WIB

Kisah Pilu Reynaldi, Karyawan Baru Pabrik Permen Cikande yang Hilang dalam Kebakaran

Kisah Pilu Reynaldi, Karyawan Baru Pabrik Permen Cikande yang Hilang dalam Kebakaran

Banten | Minggu, 22 November 2026 | 21:17 WIB

Dasco Muncul Jadi Calon Wapres, Pengamat Singgung Kebijakan dan Implementasi

Dasco Muncul Jadi Calon Wapres, Pengamat Singgung Kebijakan dan Implementasi

News | Minggu, 22 November 2026 | 21:13 WIB

×