Soal Usul PBNU Bentuk Partai Baru daripada Usik PKB, Gus Jazil: Mau Bertindak Apa Saja, Silakan

Menurutnya, penyelesaian konflik secara elegan bisa dilakukan dengan NU melupakan PKB. PBNU membiarkan Muhaimin memimpin PKB tanpa lagi mengungkit asal usul partai tersebut. 

"PBNU tidak akan sulit membentuk kepengurusan mulai dari DPP, DPD, DPC, hingga Ranting. Sebab, struktunya sudah ada di PBNU tinggal mengubah namanya sesuai tuntutan struktur partai politik di Indonesia," ungkapnya. 

Ia mengatakan, finansial juga akan sangat mendukung. Sebab, kata dia, PBNU sebagai ormas mendapat konsesi untuk mengelola tambang. Sebagian keuntungan dari mengelola tambang dapat digunakan untuk membesarkan partai yang dibentuknya. 

"Kalau PBNU sudah punya partai, tentu akan dapat berkompetisi sehat dengan PKB. Dua partai itu juga akan diketahui mana yang diterima Warga Nahdliyin. Sebab, selama ini lebih banyak klaim-klaim yang memang masih perlu pembuktian," katanya. 

"Karena itu, PBNU harus berani membentuk partai. Tujuannya agar ada wadah aspirasi bagi warga nahdliyin yang selama ini dinilai sudah tidak diakomodir PKB. Tinggal nanti mana yang lebih diterima warga nahdliyin. Hal itu hanya dapat dilihat pada Pileg mendatang bila dalam waktu singkat PBNU bisa membentuk partai," sambungnya. 

Tolak Eksklusif dari PKB

PBNU sebelumnya menolak klaim ekslusif dari PKB terhadap Nahdlatul Ulama (NU).

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menegaskan warga NU tidak hanya menjadi kader di PKB, melainkan juga banyak di partai lain. 

Gus Yahya mengatakan menyoal klaim atas warga NU oleh PKB itu menjadi fokus paling mendasar. 

"Karena jelas ada banyak warga NU yang menjadi konstituen PKB, tapi juga banyak warga NU yang tersebar di partai-partai yang lain, maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU," kata Gus Yahya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024). 

Gus Yahya menyampaikan banyak warga NU yang menjadi anggota di partai lain, semisal Partai Golkar, Partai Gerindra, dan lain-lain. Menurutnya tidak bisa dipaksakan bahwa warga NU harus ikut PKB. 

"PKB tidak punya klaim eksklusif atas NU sehingga ya enggak bisa juga, misalnya PKB menyalah-nyalahkan keputusan kelembagaan yang dibuat oleh NU," katanya.