Suara.com - Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam menyoroti langkah mayoritas anggota dua organisasi masyarakat (ormas) keagamaan terbesar mengenai konsesi tambang. Kebanyakan anggota disebut belum tentu setuju dengan langkah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut.
Sebaliknya, kebanyakan anggota dua ormas tersebut justru memiliki sikap bertolak belakang dengan segelintir elite di level pimpinan ormas.
Melihat realitas itu, Koordinator Jatam Melky Nahar mengatakan publik terutama anggota dari PBNU dan Muhammadiyah yang berada di garis depan krisis, tidak perlu berkecil hati.
"Pilihan sikap segelintir elite ormas itu jelas tidak menunjukkan aspirasi kebanyakan anggota dan warga tentu masih punya hak yang sama, menolak segala bentuk kejahatan lingkungan dan kemanusiaan di balik operasi tambang, termasuk ketika pelakunya justru perusahaan dari dan atau terafiliasi dengan kedua ormas," tutur Melky kepada Suara.com, Senin (29/7/2024).
Sebelumnya, Melky menyoroti langkah PP Muhammadiyah yang mengikuti jejak PBNU yang menerima konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah.
Menurut Melky Nahar, langkah dua ormas terbesar itu berseberangan dengan kehendak publik, terutama masyarakat korban tambang.
Melky mengatakan langkah PBNU dan Muhammadiyah itu telah menunjukkan betapa ormas yang kerap dibangga-banggknkan masyarakat ternyata tidak terlepas dari kepentingan pragmatis.
"Elite ormas, meski tak semua, punya titik temu kepentingan yang sama dengan oligarki dan elite politik rakus, akumulasi kekayaan," kata Melky.
Menurut Melky, kendati konsesi tambang ditawarkan oleh pemerintah, bukan berarti ormas-prmas keagamaan wajib menyepakati. Sebaliknya, ormas memiliki hak untuk menolak.
Baca Juga: Muhammadiyah Bakal Dapat Lokasi Tambang Batu Bara Terbaik di RI
"Nyatanya itu tak dilakukan. Artinya, elite ormas ini juga sangat tamak, nyaris tak ada bedanya dengan elit politik dan oligarki itu sendiri," kata Melky.
"Kini, mereka sendiri telah memutuskan untuk berada satu gerbong dengan penjahat lingkungan, dan kelak akan menjadi pelaku," ujarnya menambahkan.
Muhammadiyah Terima Tawaran Pemerintah
Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan hasil keputusan Konsolidasi Nasional (konsolnas) di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024). Salah satunya kesepakatan para Ketua PP Muhammadiyah bersama 35 Pimpinan Wilayah Daerah (PWM) terkait konsesi tambang.
Dalam risalah yang dibuat atas kesepakatan bersama, Muhammadiyah menyatakan diri menerima konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah. Organisasi masyarakat (ormas) tersebut bersedia mengelola tambang yang diserahkan pada mereka dengan beberapa syarat.
"Kami selalu punya prinsip menerima, menolak, dan melakukan langkah tepat setelah mempertimbangkan berbagai faktor," papar Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir usai penutupan konsolnas, Minggu Siang.
