REGIONAL:
Suara.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa hubungan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi memang harus baik.
Pernyataan itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan awak media soal pernyataan Megawati terkait hubungannya dengan Jokowi.
"Jadi, hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau saat itu dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, dengan Presiden RI, ya, harus baik-baik," kata Hasto ditemui di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).
"Ya, konteksnya hubungan antarlembaga negara memang harus mengedepankan hubungan baik," sambungnya.
Hasto kemudian menerima pertanyaan awak media soal konteks hubungan Megawati sebagai Ketum PDI Perjuangan dengan eks kader partai berkelir merah Jokowi.
Pria kelahiran Yogyakarta itu menjawab pertanyaan demikian dengan menyinggung hasil Rakernas V PDI Perjuangan soal kerja sama politik dibangun ke pihak yang memperjuangkan konstitusi.
"Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Mega, menjalankan seluruh keputusan kongres termasuk rekomendasi dari Rakernas ke-V partai. Dalam rekomendasi Rakernas V partai sangat jelas bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, kemudian oleh Rakernas ke-V, setelah mendengar masukan dari DPD dan arus bawah, maka ketua umum hanya melakukan kerja sama politik dan mereka-mereka yamg memperjuangkan konstitusi, demokrasi, dan juga Trisakti Bung Karno," kata Hasto.
Sebelumnya, Megawati mengungkap hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja saat menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia di Balai Samudera, Jakarta, Senin (5/8/2024).
"Tadi sebelum ke sini, ada siapa itu, ndak tahu ngomong, yang namanya apa, mengatakan katanya saya tidak ini sama presiden. Loh, enaknya loh dia ngomong kayak gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Emangnya kenapa?" kata Megawati.
Megawati bercerita bahwa dia disebut punya hubungan buruk dengan Jokowi karena isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wacana presiden 3 periode. Ia mengatakan hal tersebut merupakan wilayah tata negara.
"Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum, kok, mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan namanya ranahnya konstitusi," ujarnya.
TERPOPULER
