Tersandera Kasus Lama? Dugaan Mundurnya Airlangga dari Kursi Ketum Golkar

Suara.com - Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farhan mengkritisi soal mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia menyebut peristiwa ini mengejutkan dan tidak masuk akal.

Pasalnya, Airlangga menorehkan prestasi yang cukup baik selama menjabat sebagai ketua umum, khususnya saat Pemilu 2024. Apalagi, keputusan ini keluar menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

"Mundurnya Airlangga dari Ketum Golkar memang mengejutkan dan di luar kelaziman," ujar Yusak kepada Suara.com, Minggu (11/8/2024).

"Tradisi di Golkar justru berebut dan mempertahankan posisi ketua umum," lanjutnya.

Karena itu, Yusak menduga ada tekanan dari kekuatan besar yang membuat Airlangga mengundurkan diri. Namun, Yusak tak merinci kekuatan yang dimaksudnya itu.

"Tampaknya memang ada kekuatan besar yang memaksa Airlangga mundur, baik dari eksternal maupun internal," jelasnya.

Selain itu, Yusak juga menduga Airlangga dalam posisi tersandera sehingga mau melepas jabatannya.

"Bisa saja Airlangga tersandera dengan kasus hukum lama yang pernah muncul sehingga terjadi kompromi politik. Tidak mungkin Airlangga mundur kalau tidak ada tekanan," pungkasnya.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto telah resmi menyatakan mengundurkan diri dari Partai Golkar. Pengunduran dirinya ini sudah disampaikannya sejak Sabtu (10/8/2024) malam.

Dalam keterangan resminya, Airlangga menyebut pengunduran dirinya dilakukan karena ingin memuluskan transisi pemerintahan dari kepemimpinan presiden dan wakil presiden Joko Widodo alias Jokowi-Maruf Amin ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, Airlangga juga menyebut keputusan ini dibuat demi menjaga keutuhan partai lambang pohon beringin itu.

"Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga kepada wartawan, Minggu (11/8/2024).

"Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu, 10 Agustus 2024," lanjutnya.

Kemudian, Airlangga menyebut bakal ada mekanisme penentuan ketua umum yang baru. Ia berharap nantinya proses ini akan berlangsung dengan damai dan tertib.

"DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku," jelasnya.