Suara.com - Setidaknya 1,4 juta anak perempuan di Afghanistan tidak diberi akses terhadap pendidikan menengah sejak Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, dan masa depan seluruh generasi sekarang “dalam bahaya”, badan kebudayaan PBB mengatakan pada hari Kamis.
Akses terhadap pendidikan dasar juga menurun tajam, dengan berkurangnya 1,1 juta anak perempuan dan laki-laki yang bersekolah, kata UNESCO dalam sebuah pernyataan ketika otoritas Taliban memperingati tiga tahun sejak merebut kembali Afghanistan pada 15 Agustus 2021.
“UNESCO khawatir dengan dampak buruk dari angka putus sekolah yang semakin besar, yang dapat menyebabkan peningkatan pekerja anak dan pernikahan dini,” kata badan tersebut.
“Hanya dalam tiga tahun, pemerintah de facto hampir menghapuskan kemajuan yang stabil dalam bidang pendidikan selama dua dekade di Afghanistan, dan masa depan seluruh generasi kini dalam bahaya.”
Saat ini terdapat hampir 2,5 juta anak perempuan yang kehilangan hak mereka atas pendidikan, mewakili 80 persen anak perempuan usia sekolah di Afghanistan, kata badan PBB tersebut.
Pemerintahan Taliban, yang tidak diakui oleh negara lain, telah memberlakukan pembatasan terhadap perempuan yang oleh PBB digambarkan sebagai “apartheid gender.”
Afghanistan adalah satu-satunya negara di dunia yang melarang anak perempuan dan perempuan bersekolah di sekolah menengah dan universitas.
“Sebagai akibat dari larangan yang diberlakukan oleh otoritas de facto, setidaknya 1,4 juta anak perempuan dengan sengaja tidak diberi akses terhadap pendidikan menengah sejak tahun 2021,” kata UNESCO.
Jumlah ini merupakan peningkatan sebesar 300.000 sejak penghitungan sebelumnya yang dilakukan oleh badan PBB tersebut pada April 2023.
Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay mendesak masyarakat internasional untuk tetap bergerak “untuk mencapai pembukaan kembali sekolah dan universitas tanpa syarat bagi anak perempuan dan perempuan Afghanistan.”
Jumlah siswa sekolah dasar juga menurun. Afghanistan hanya memiliki 5,7 juta anak perempuan dan laki-laki yang bersekolah di sekolah dasar pada tahun 2022, dibandingkan dengan 6,8 juta pada tahun 2019, kata UNESCO.
Badan PBB tersebut menyalahkan penurunan tersebut karena keputusan pihak berwenang yang melarang guru perempuan mengajar anak laki-laki serta kurangnya insentif bagi orang tua untuk menyekolahkan anak.
Pendaftaran di pendidikan tinggi juga sama memprihatinkannya, kata pernyataan itu, seraya menambahkan bahwa jumlah mahasiswa telah menurun sebesar 53 persen sejak tahun 2021.
“Akibatnya, negara ini akan dengan cepat menghadapi kekurangan lulusan yang terlatih untuk melakukan pekerjaan dengan keterampilan paling tinggi, yang hanya akan memperburuk masalah pembangunan,” kata UNESCO.
TERPOPULER
