Uji Coba Makan Gratis Prabowo-Gibran di Jakarta, Heru Budi Ngaku Siapkan Duit Pribadi: Kan Gak Mahal

Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut anggaran untuk uji coba makan bergizi gratis bukan persoalan besar. Ia bahkan siap jika harus menanggung biayanya pakai uang dari kantong sendiri.

Sesuai dengan rencana yang dibuat Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, biaya makan bergizi gratis untuk satu anak adalah Rp15 ribu. Ia menyebut dana operasional gubernur sudah bisa menanggungnya.

"Kalau saya kan kalimatnya makan gratis, jadi kesempatan saya untuk melihat adik-adik sekolah itu SD. Sementara SD itu makan siang gratis. Kan enggak mahal Rp15 ribu," ujar Heru di Balai Kota DKI, Rabu (14/8/2024).

"Anggaran operasional gubernur juga bisa kasih itu. Dari anggaran saya operasional gubernur," imbuh.

Sejumlah fraksi DPRD DKI meminta Heru memasukan biaya untuk program makan bergizi gratis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Terkait saran ini, Heru masih mempertimbangkannya tergantung postur APBD nanti.

"Ya kami lihat postur APBD. Dibahas di sana (DPRD)," jelasnya.

Kemudian, Heru juga menyebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) siap membantu pendanaan secara suka rela lewat program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Tapi sebagai contoh itulah saya menggunakan operasional gubernur dan setelah itu teman-teman BUMD dengan niatnya sendiri ingin memberikan contoh itu melalui CSR-nya. Ya enggak masalah di Jakarta," pungkasnya.

Heru Budi Diminta Siapkan Dana

Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera menganggarkan program makan bergizi gratis di Jakarta. Heru bahkan disarankan mengalokasikan dananya lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. 

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya Sarana mengatakan, penganggaran perlu dilakukan agar program gagasan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berlangsung secara berkelanjutan. 

"Kami mendesak agar program makan bergizi ini tidak hanya menjadi uji coba, tetapi dianggarkan secara berkelanjutan dalam APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025, sehingga dapat menjangkau lebih banyak anak-anak di seluruh Jakarta," ujar William kepada wartawan, Selasa (13/8/2024). 

Tak hanya itu, William juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengalokasikan program ini lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurutnya, penambahan anggaran dari dana BOS diperlukan agar program makan bergizi gratis bisa berjalan lebih efektif. 

"Fraksi PSI juga mengusulkan agar pelaksanaan program ini diperkuat dengan penebalan anggaran melalui dana BOS. Hal ini penting agar program dapat berjalan tanpa hambatan keuangan dan terus memberikan manfaat maksimal bagi para siswa," ucap William.