Suara.com - Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Umarsyah, menyatakan pihaknya tak ingin melibatkan pihak luar dalam konflik antara PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Termasuk dengan menggandeng Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebagai penengah.
Belum lama ini, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dipanggil oleh Jokowi ke Istana dan membahas soal polemik antara PKB dan PBNU. Meski demikian, Jokowi tak akan campur tangan dalam menangani persoalan ini.
"Enggak, kami enggak melibatkan pihak luar (Jokowi)," ujar Umarsyah di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).
Lebih lanjut, Umarsyah juga berencana memanggil sejumlah elit PKB, termasuk Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
"Ketua umum (PKB Cak Imin) kami akan panggil," jelasnya.
Umarsyah menyatakan dari awal Rais Aam PBNU tak pernah memandatkan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya untuk merebut paksa PKB seperti lewat muktamar luar biasa.
"Kaitannya dengan mandat dengan Rais Aam, kepada ketua umum PBNU itu bukan untuk melakukan muktamar luar biasa. Tolong dicatat ini tetapi untuk memperbaiki, istilahnya itu untuk memperbaiki kondisi DPP PKB," tuturnya.
Perbaikan yang dimaksud adalah terkait kekuasaan di PKB yang disebutnya saat ini terlalu dominan dipegang ketua umum. Padahal, seharusnya PKB masih memiliki dewan syuro yang bisa mengarahkan ketua umum.
"Tidak lagi ada pembagian kewenangan dengan Dewan Syuro yang dulu sebenarnya Dewan Syuro lebih dominan punya hak veto," pungkasnya.
Baca Juga: Era Prabowo, Jokowi Ingin 7,2 Juta Pengangguran Diatasi
