Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengkrit habis pembahasan kilat Revisi Undang-Undang atau RUU Pilkada yang dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah.
Lucius menilai, jika pembahasan RUU Pilkada secara kilat ini sangat nyata menunjukan adanya kepentingan politik tertentu.
"Nah ini menjelaskan gerak cepat pembahasan RUU DPR bukan karena dorongan politik legislasi untuk mendukung kebutuhan hukum nasional. RUU yang dibahas kilat ini nampaknya untuk menjabat kebutuhan politik sendiri baik dari DPR dan terutama dari Pemerintah untuk periode ini," kata Lucius kepada Suara.com, Rabu (21/8/2024).
"Pembahasan kilat ini selain karena dorongan kepentingan politik, tetapi nampaknya juga dilakukan sebagai taktik untuk menghindari aspirasi dan partisipasi publik. Itu yang sangat telanjang dipertontonkan DPR dan Pemerintah di ruang rapat Baleg hari ini," sambungnya.
Ia mengatakan, DPR bersama dengan Pemerintah seperti berada di dunia berbeda dengan rakyatnya.
"Bahkan untuk memastikan nggak ada rakyat yang nyelonong masuk ruangan mereka, pasukan keamanan didatangkan dari kepolisian. DPR dan Pemerintah dengan tegas ingin memisahkan diri dari publik," ujarnya.
"DPR dan Pemerintah seolah-olah mengejek publik," imbuhnya.
Untuk itu, kata dia, pembahasan kilat ini sesungguhnya harus ditolak karena hanya membenarkan arogansi DPR yang tidak melibatkan publik dalam proses pembahasan RUU.
"Dari sisi proses, DPR kali ini memang hobi banget membahas RUU tertentu secara express. Revisi UU IKN misalnya, ya nggak lebih lama dari dua minggu saja. Beberapa RUU lain juga seperti itu. Anehnya walau punya kemampuan membahas kilat sebuah RUU, produk legislasi yang dihasilkan DPR sejauh ini dari daftar Prolegnas terbilang sangat sedikit," pungkasnya.
Sebelumnya, Baleg DPR RI akhirnya menyepakati untuk membawa Revisi Undang-Undang Pilkada untuk disahkan menjadi Undang-Undang ke rapat paripurna terdekat. Hal itu menyusul sudah diambil keputusan tingkat I, Rabu (21/8/2024).
Pengambilan keputusan tingkat I itu dilakukan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
"Kita minta persetujuan dulu. Apakah hasil pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penatapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati wali kota menjadi UU dapat diperoses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-perundangan?," kata Awiek dijawab setuju mayoritas anggota.
Sebanyak 8 fraksi di DPR RI menyatakan setuju dengan hal itu. Hanya fraksi PDIP yang lantang menyatakan penolakannya terhadap RUU Pilkada untuk disahkan di paripurna.
Pengambilan keputusan ini dihadiri langsung perwakilan Pemerintah yakni Menkumham Supratman Andi Agtas dan Mendagri Tito Karnavian. Perwakilan DPD RI juga turut hadir.
Ada sejumlah perubahan dalam RUU Pilkada ini. Terutama yang mecolok yakni aturan soal syarat batas minimal usia calon kepala daerah jadi mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA).
TERPOPULER
