Suara.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto mewacanakan konsep zaken kabinet sebagai visi pemerintahan yang akan dinahkodainya kelak. Zaken kabinet, kabinet berbasis keahlian, diharapkan mampu membawa pemerintahan yang lebih profesional dengan memastikan setiap posisi strategis diisi oleh sosok yang ahli di bidangnya.
"Pak Prabowo ingin pemerintahan yang dipimpinnya nanti adalah zaken kabinet, di mana orang-orang yang duduk di kementerian benar-benar ahli," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Lalu Apa itu Zaken Kebinet?
Dalam sejarah politik suatu negara, seringkali muncul situasi di mana stabilitas pemerintahan menjadi taruhan. Konflik antarpartai, polarisasi politik, atau bahkan krisis ekonomi dapat menghambat jalannya pemerintahan yang efektif.
Salah satu solusi yang pernah diterapkan di beberapa negara, termasuk Indonesia, adalah pembentukan kabinet zaken.
Kabinet zaken, yang secara harfiah berarti "kabinet urusan", adalah kabinet yang anggotanya dipilih berdasarkan kompetensi dan keahlian di bidang tertentu, bukan berdasarkan afiliasi partai politik.
Tujuannya adalah untuk membentuk pemerintahan yang fokus pada penyelesaian masalah-masalah negara yang mendesak, tanpa terbelenggu oleh perdebatan politik yang berkepanjangan.
Karakteristik Kabinet Zaken
- Non-partisan: Menteri-menteri kabinet zaken umumnya berasal dari kalangan profesional, akademisi, atau birokrat yang memiliki rekam jejak yang baik di bidangnya. Mereka tidak terikat pada partai politik manapun.
- Fokus pada Kinerja: Kabinet zaken dibentuk dengan tujuan utama untuk menyelesaikan masalah-masalah negara yang mendesak, seperti krisis ekonomi, konflik sosial, atau bencana alam.
- Masa Jabatan Terbatas: Kabinet zaken biasanya dibentuk untuk jangka waktu tertentu, setelah masalah-masalah yang mendesak berhasil diatasi, kabinet akan dibubarkan dan pemilihan umum akan digelar kembali.
Contoh Kabinet Zaken di Indonesia
Salah satu contoh kabinet zaken yang paling terkenal di Indonesia adalah Kabinet Djuanda yang dibentuk pada tahun 1957. Kabinet ini berhasil menyusun Deklarasi Djuanda yang menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah lautnya. Kabinet Djuanda juga berhasil meredakan berbagai konflik regional dan mempercepat pembangunan nasional.
TERPOPULER
