Kata Warga Cisarua, Kemacetan Horor Libur Maulid Nabi Lebih Parah dari Lebaran dan Tahun Baru

Suara.com - Kemacetan Puncak Bogor, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan publik, apalagi meyebabkan satu orang wisatawan meninggal dunia, Minggu (15/9/2024).

Salah satu warga Cisarua, Kabupaten Bogor, Budi mengatakan bahwa kemacetan di jalan wisata Puncak pada libur Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan terparah.

Menurut dia, dibandingkan libur Lebaran dan Tahun Baru, baru kali ini kemacetan parah dan terhoror terjadi di Puncak Bogor.

"Serem (macet Puncak Bogor kali ini). Semalem nggak jalan. Bener lebih parah dari Lebaran atau tahun baru," ujar Budi, dikutip dari Metro -jaringan Suara.com, Senin (16/9/2024).

Yang ia lihat, ribuan kendaraan roda dua mendominasi Jalur Puncak Bogor hingga menutup tiap jengkal jalan. Ia bahkan hanya berdiam diri di rumah karena tidak bisa kemana-mana menggunakan kendaran.

"Motor ribuan mungkin yang ke Puncak. Jadi jalan mobil habis sama motor. Ngga jalan, diem semua mobil sama motor, sampe dini hari masih kaya gitu. Jalan alternatif padat semua," tuturnya.

Tak hanya itu, tak sedikit pengendara yang kehabisan bahan bakar karena kesulitan untuk menjangkau pom bensin.

"Di Hankam aja edan, ngga gerak. Parah, bensin pada habis, makanan pada habis, serem aslinya," sambung Budi.

Diberitakan sebelumnya, kemacetan parah yang terjadi di kawasan wisata Puncak Bogor Minggu (15/9/2024) disebabkan akibat Over kapasitas kendaraan yang masuk dari jalan raya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, penyebab kemacetan tersebut murni dari kapasitas berlebihan sampai akses wisata tidak bisa menampung banyak kendaraan.

"Kemacetan di Bogor, murni karena over kapasitas, pengaturan lalu lintas yang dilakukan tiap masa liburan belum berjalan efektif karena pergerakan sudah macet, saling mengunci," kata Ssaat dikonfirmasi di Bandung, Senin.

Selain itu, katanya, akses jalan alternatif menuju kawasan Puncak Bogor banyak yang kecil yang biasanya digunakan pengendara sepeda motor, sehingga menambah sulit petugas dalam menerapkan sistem buka tutup jalan.

"Banyaknya jalan alternatif menuju atau dari puncak juga menyulitkan pengaturan tutup buka lalu lintas, khususnya mengatur pergerakan roda dua," katanya.

Sebenarnya, katanya, kewenangan transportasi di kawasan puncak menjadi tanggungjawab Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), sementara Provinsi Jawa Barat membantu.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Koswara mengatakan, selama ini pengaturan lalu lintas di kawasan Puncak Bogor hanya dapat dilakukan dengan buka tutup.

"Salah satu cara penyelesaiannya harus ditambah aksesibilitas, infrastruktur jalannya. Kalau tidak ditambah, pengaturan yang dilakukan polisi atau dishub tidak akan berjalan, karena sudah overload," ujar Koswara.

Pengaturan lalu lintas di kawasan Puncak Bogor pun, katanya, menjadi kewenangan dari Polisi, sedangkan transportasinya berada di BPTJ.

"Kalau Dishub Provinsi sebenarnya tidak sampai ke pengaturan lalu lintas di sana ya. Terus, secara kewenangan puncak, Bogor atau Bodebek untuk transportasi lebih banyak BPTJ pengaturannya, kami lebih banyak supporting terhadap kebijakan BPTJ," katanya.

Sementara untuk pengaturan lalu lintasnya, pihakya mensupport apa yang dilakukan oleh teman-teman Kepolisian. "Kalau ada permintaan bantuan untuk mengatur lalu lintas, baru kita masuk membantu dengan tim yang ada," tuturnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah pusat melalui BPTJ tengah merencanakan pembangunan tol Puncak ke Bogor-Cianjur-Sukabumi (Bocimi) dan menyiapkan angkutan umum dan wisata untuk wisatawan, di kawasan Puncak Bogor.

"Itu semua -tol- pembangunannya dari pusat. Kemudian, dari BPTJ juga menyiapkan angkutan umum dan wisata Bogor-Puncak, ke depan para wisatawan itu cukup di bawah, Ciawi atau Bogor, kemudian naik ke puncak menggunakan angkutan umum," katanya.

Hanya, katanya, rencana menerapkan angkutan umum khusus itu sempat mendapat penolakan dari masyarakat sekitar, sehingga belum dilakukan uji coba kembali.

"Dua tahun lalu pernah diinisiasi oleh BPTJ untuk diterapkan angkutan umum dari Bogor-puncak, tapi resistensinya tinggi di daerah situ, jadi ditunda. Mungkin dengan beberapa kejadian itu bisa dipaksakan, masyakarat harus bisa menerima juga," ujarnya.