Infografis
Menjelang akhir tahun 1926, PKI sempat melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda di Sumatera Barat, tetapi aksi tersebut berhasil digagalkan, dan tokoh-tokoh komunis pun menjadi target penangkapan pemerintah kolonial.
Berakhirnya Nasakom
Setelah periode kemerdekaan, Sukarno kembali mengangkat gagasan tiga pilar ini pada tahun 1956, mengingat bahwa sistem Demokrasi Parlementer yang ada saat itu dinilai tidak cocok untuk Indonesia. Dalam pandangannya, Zulfikri Suleman menyebutkan bahwa Sukarno beranggapan bahwa Demokrasi Parlementer melindungi kepentingan kapitalisme, karena parlemen didominasi oleh kalangan borjuis, sehingga tidak mampu memajukan kesejahteraan rakyat.
Sukarno berpendapat, “Dalam Demokrasi Parlementer, setiap orang dapat menjadi raja, memilih, dipilih, dan membangun kekuasaan untuk menjatuhkan menteri-menteri.” Sebagai alternatif, ia memperkenalkan sistem pemerintahan baru yang disebut Demokrasi Terpimpin, yang berlandaskan pada tiga pilar utama bangsa Indonesia, yaitu Nasionalisme, Agama, dan Komunisme atau Nasakom.
Namun, tidak semua kalangan mendukung konsep Demokrasi Terpimpin dan Nasakom ala Sukarno. Salah satu penentangnya adalah Mohammad Hatta, Wakil Presiden RI saat itu. Rosihan Anwar mencatat bahwa bagi Hatta, Nasakom berarti berkolaborasi dengan PKI, dan ia merasa kurang cocok dengan hal tersebut. Hatta berpendapat bahwa Demokrasi Terpimpin akan menyebabkan konsentrasi kekuasaan kepada presiden, yang terbukti terjadi di era Sukarno. Akibatnya, Hatta kemudian memutuskan untuk mundur dari posisi wakil presiden.
Meskipun demikian, sistem Demokrasi Terpimpin diterapkan bersama dengan konsep Nasakom. Sukarno berupaya menyatukan tiga kekuatan politik terbesar pada saat itu untuk memperkuat posisinya sebagai presiden. Ia bahkan menegaskan bahwa Nasakom adalah manifestasi dari Pancasila dan UUD 1945 dalam konteks politik. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1961, Sukarno menegaskan:
“Siapa yang setuju dengan Pancasila, harus setuju dengan Nasakom; siapa yang tidak setuju dengan Nasakom, sebenarnya tidak setuju dengan Pancasila,” ujarnya dengan tegas, sebagaimana dikutip dari karya Jan S. Aritonang, "Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia".
“Sekarang saya tambahkan: Siapa yang setuju dengan Undang-Undang Dasar 1945, harus setuju dengan Nasakom; siapa yang tidak setuju dengan Nasakom, sebenarnya tidak setuju dengan Undang-Undang Dasar 1945,” lanjutnya, menunjukkan betapa pentingnya konsep ini bagi legitimasi pemerintahannya.
Namun, peristiwa berdarah yang dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965 mulai mengguncang kepemimpinan Sukarno. G30S PKI menjadi titik awal runtuhnya rezim Orde Lama yang dipimpin oleh Sukarno. Setelah kekuasaan Sukarno semakin tergerus dan posisi kepemimpinan negara beralih ke Soeharto, segala hal yang berhubungan dengan komunisme menjadi terlarang. Dengan demikian, penerapan Nasakom pun berakhir, bersama dengan sistem Demokrasi Terpimpin yang telah diperkenalkannya.
Baca Juga: Ratapan Sukarno Kecil yang Hidup Melarat
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
