Suara.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memecah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi tiga. Yakni, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset.
Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) prof. Dr. Cecep Darmawan memandang bahwa dipecahnya kementerian tersebut menimbulkan kontroversi. Ada hal baik dan buruk dari keputusan tersebut.
"Yang baiknya itu jika tiga ini bisa satu langkah, satu visi, itu akan jadi kekuatan. Artinya ini fokus ke sini, ini fokus. Tetapi harus ada benang merahnya yang menyatukan, tidak boleh lepas," kata Cecep saat dihubungi Suara.com, Selasa (15/10/2024).
Menurutnya, saat sudah dipisahkan, ketiga kementerian itu harus tetap saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Akan tetapi, menurut Cecep juga, ada risiko kurang ideal dari sisi birokrasi yang terlalu gemuk.
"Karena membuat satu kementerian ini butuh waktu, mungkin satu atau dua tahun untuk sampai establis. Jadi akan menjadi kendala di sisi birokrasi. Tapi meski begitu, ide ini kita hargailah Pak Prabowo," ujarnya.
Selain itu, dia juga mengingatkan terkait alokasi dana pendidikan sebanyak 20 persen dari APBN harus dikelola hanya untuk sektor pendidikan dan kebudayaan. Sehingga, jangan sampai dana tersebut justru 'dipinjamkan' ke kementerian lain di luar pendidikan.
"Enggak masalah kalau dibagi tiga itu. Tapi kan sekarang ini justru dibagi hampir semua kementerian. Ke depan kementerian lain jangan ambil dana pendidikan, yang 20 persen itu khusus saja untuk tiga kementerian," sarannya.
