Pemanggilan Sri Mulyani oleh Prabowo Disorot Internasional, Menkeu Kepercayaan 3 Presiden?

Suara.com - Pemanggilan Sri Mulyani oleh presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini tampaknya tak hanya menarik perhatian publik dalam negeri tetapi juga disorot oleh media internasional.

The Diplomat dalam salah satu artikelnya membahas pertemuan antara Prabowo dan Sri Mulyani yang tentu saja terkait dengan penyusunan kabinet yang akan bekerja selama lima tahun ke depan.

Rencana Prabowo mengangkat kembali Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke dalam kabinet barunya, menjadikannya orang pertama yang memegang jabatan menteri di bawah tiga presiden yang berbeda.

Sri Mulyani menjadi salah satu dari beberapa kandidat menteri yang bertemu dengan Prabowo di kediaman pribadinya di Jakarta Selatan kemarin malam, saat ia mengonfirmasi pilihan menterinya menjelang pelantikannya pada 20 Oktober.

Setelah pertemuan tersebut, wanita asal Semarang itu mengonfirmasi pengangkatan tersebut kepada wartawan. "Dia meminta saya untuk menjabat sebagai menteri keuangan lagi," kata Sri Mulyani.

Pertemuan tersebut mengonfirmasi laporan yang beredar minggu ini bahwa Prabowo berniat mempertahankan Sri Mulyani, yang pernah menjabat sebagai direktur eksekutif Dana Moneter Internasional dan direktur pelaksana Bank Dunia.

Wanita 62 tahun ini juga merupakan salah satu menteri keuangan terlama di Indonesia, yang telah menjabat cukup lama di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo yang akan lengser.

Selama ini, Sri Mulyani telah mendapatkan banyak respek di kalangan internasional, khususnya atas reformasi sistem perpajakan Indonesia yang kacau dan perannya dalam mengarahkan Indonesia melewati krisis keuangan global dan pandemi COVID-19.

Banyak spekulasi seputar siapa saja yang akan mengisi kursi kabinet Prabowo, yang akan diumumkan sebelum ia diambil sumpah jabatannya pada 20 Oktober, termasuk dengan beberapa menteri pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang akan lengser.

Diketahui, beberapa menteri dari kabinet Jokowi termasuk di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Energi Bahlil Lahadalia.

Dalam program kerjanya nanti, Prabowo menetapkan sejumlah pos-pos anggaran yang cukup besar. Mulai dari belanja pertahanan, kenaikan gaji pegawai, hingga makan gratis untuk anak dan ibu hamil, serta kelanjutan pembangunan IKN.

Di sampaikan di sana, untuk mencapai target ini, Prabowo mengumumkan rencana untuk meningkatkan rasio utang terhadap PDB negara itu hingga 50 persen, naik dari 39 persen saat ini.

Tidak mengherankan, rencana-rencana ini telah menimbulkan ketakutan di pasar keuangan. Lembaga pemeringkat utama, termasuk Fitch Ratings dan Moody’s, telah menyuarakan kekhawatiran bahwa rencana belanja Prabowo akan menandai perubahan dari pendekatan konservatif Indonesia terhadap kebijakan fiskal, dengan mencatat bahwa Pada saat yang sama, rencananya untuk meningkatkan pendapatan negara mungkin memerlukan waktu yang cukup lama.

Dengan adanya rencana-rencana tersebut, keberadaan figur tepercaya seperti Sri Mulyani di Kementerian Keuangan akan membantu menstabilkan dan meningkatkan keuangan negara, sekaligus menenangkan analis luar dan mungkin juga memperingatkan pemerintah agar tidak memiliki ambisi yang lebih berisiko.

Dalam komentarnya kepada Reuters, Jahen Rezki, ekonom di Universitas Indonesia, menyatakan harapan bahwa koprah Sri Mulyani di kabinet nanti dapat menjadi rem jika pemerintah baru mengeluarkan kebijakan yang tidak layak atau tidak realistis.