Jokowi Bentuk Kortastipidkor Polri, Begini Respons KPK

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak keberatan dengan pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) oleh Mabes Polri.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, pembentukkan Kortastipidkor Polri tidak membuat 'rebutan' antar institusi penegak hukum dalam menangani suatu perkara.

Menurut Tessa, aparat penegak hukum (APH) lain seperti Polri maupun Kejaksaan juga memiliki wewenang dalam mengusut perkara tindak pidana korupsi.

"Kami tidak melihat adanya tumpang tindih. Upaya pemberantasan Korupsi tidak saja menjadi domain KPK," kata Tessa kepada wartawan, Jumat (18/10/2024).

Dia juga mengaku melihat Kortastipidkor Polri sebagai mitra pengimbang KPK atau lebih sering dikenal dengan istilah counterparty.

"Semakin banyak stakeholder yang terlibat, semakin banyak pihak yang diperkuat (dengan tidak melemahkan pihak yang lain) akan mengakselerasi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini," kata Tessa.

Lebih lanjut, Tessa juga menyebut pembentukan Kortastipidkor Polri sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Dalam hal ini Presiden dan lebih khusus Kapolri dalam rangka bersama-sama menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju," tandas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang melatarbelakangi pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri pada 15 Oktober 2024.

Ketentuan terkait pembentukan Kortastipidkor Polri tercantum pada sisipan Pasal 20A yang menyatakan, "Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kortastipidkor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri."

Adapun tugas Kortastipidkor ialah membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi.

Kortastipidkor dipimpin kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang setara jenderal bintang dua untuk bertanggung jawab langsung kepada Kapolri. Kepala Kortastipidkor dibantu seorang wakil kepala Kortastipidkor yang terdiri atas paling banyak tiga direktorat.