Mirip Kabinet Dwikora, Prabowo Bentuk Kabinet Gemuk: Antisipasi Krisis atau Beban Anggaran?

Suara.com - Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Prabowo Subianto menuai sorotan publik karena besarnya jumlah menteri dan kepala lembaga yang dilibatkan.

Beberapa pihak bahkan menyebut kabinet ini sebagai 'kabinet gemuk,' mengingat komposisinya yang hampir menyamai Kabinet Dwikora di era Presiden Soekarno.

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai bahwa kondisi ini bukan tanpa alasan, melainkan mencerminkan kebutuhan strategis menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian.

"Saya kira memang secara prinsip kabinet itu apakah ramping ataupun gemuk itu tentu sangat tergantung. Bagaimana presiden terpilih itu menentukan langkah-langkah strategis ke depan yang akan dihadapi," ujarnya kepada Suara.com, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, eskalasi geopolitik seperti perang antara Ukraina dan Rusia serta konflik yang kian membesar di Timur Tengah memerlukan antisipasi dari Indonesia.

Dalam situasi tersebut, kabinet dengan komposisi luas dan melibatkan berbagai kekuatan politik dianggap perlu untuk memperkuat stabilitas nasional.

Dalam sejarah Indonesia, Kabinet Dwikora juga dibentuk dengan latar belakang kondisi geopolitik yang tidak menentu pasca-Perang Dunia II dan krisis ekonomi yang melanda.

Meski kini situasi global berbeda, tantangan yang dihadapi tetap signifikan. Prabowo, dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, seolah ingin merangkul semua elemen politik nasional demi membangun sinergi yang kuat di dalam negeri.

Menurut Adi, kabinet yang lebih besar memang membutuhkan anggaran lebih besar, namun ia menekankan pentingnya hasil nyata dari koalisi tersebut.

"Kritik publik soal koalisi gemuk itu harus dibayar dengan bukti nyata dan konkret. Semua lini harus bisa diselesaikan," katanya.

Ia menekankan bahwa kritik soal pemborosan anggaran hanya akan mereda jika kabinet mampu bekerja efektif dan menghasilkan solusi nyata bagi persoalan nasional, seperti mengurangi angka kemiskinan, mengatasi stunting, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Ancaman Global

Adi juga menyampaikan bahwa kabinet Prabowo bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi ancaman global serta mempercepat transisi dari negara berkembang menjadi negara yang lebih kompetitif.

"Sepertinya, Prabowo ingin gaspol bahwa ke depan Indonesia itu harus menjadi negara berkembang, kompetitif, jangan lagi ada kemiskinan, jangan lagi ada pengangguran," ungkapnya.

Dalam pandangannya, kondisi geopolitik global menjadi alasan utama di balik kebutuhan kabinet dengan formasi luas ini.

Meski menuai kritik, Adi menilai formasi kabinet yang besar ini memiliki tujuan strategis dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa ekspektasi publik terhadap kinerja kabinet sangat tinggi. Jika kabinet ini tidak mampu menunjukkan hasil yang memadai, kritik tentang pemborosan anggaran akan terus menggema.

"Jadi, kritik publik soal koalisi gemuk itu harus dibayar dengan buktinya nyata dan konkret dan semua lini bisa diselesaikan," ujarnya.

Untuk diketahui, Kabinet Merah Putih diawaki 53 menteri dan kepala lembaga, namun komposisinya menjadi gemuk lantaran pada adanya posisi tambahan wakil menteri dan wakil kepala lembaga yang jumlahnya mencapai sekira mencapai 56 personel.

Apabila ditotal, tak kurang dari 112 orang menjadi awak Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan Prabowo Subianto. Jumlah tersebut tidak berbeda jauh dengan Kabinet Dwikora I pada masa Pemerintahan Soekarno.

Berdasarkan data dari situs Setkab, Kabinet Dwikora I yang hanya berumur kurang dari dua tahun, mulai 27 Agustus 1964 sampai 22 Februari 1966, tercatat ada 110 menteri yang menjabat, termasuk perdana menteri. Kabinet Dwikora I memiliki 90 kementerian.

Kemudian Kabinet Dwikora II mencatatkan ada 132 jabatan menteri dan setingkatnya dengan jumlah kementerian 86. Kabinet Dwikora II sendiri hanya seumur jagung, tak sampai dua bulan berjalan, kabinet ini bubar, yakni 24 Februari 1966 sampai dengan 28 Maret 1966.

Kabinet Dwikora sendiri dibentuk pada masa Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia dan juga ketika mengalami krisis.