Pakar Unsoed: Koordinasi Antarkementerian Jadi Tantangan Utama Kabinet Merah Putih

Budi Arista Romadhoni

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:59 WIB
Pakar Unsoed: Koordinasi Antarkementerian Jadi Tantangan Utama Kabinet Merah Putih
Presiden Prabowo Subianto (depan, tengah) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (depan, keempat kanan) berfoto bersama jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Tinggi Negara Kabinet Merah Putih yang baru dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024). [ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym]

Suara.com - Pakar kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Slamet Rosyadi, memprediksi bahwa tantangan terbesar dalam Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah koordinasi antarkementerian.

Dengan jumlah kementerian yang mencapai 48, Prof. Slamet menilai koordinasi akan semakin kompleks, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Semakin banyak kementerian, semakin sulit koordinasinya. Tantangan ini juga akan berdampak pada pemerintah daerah, terutama dalam penyesuaian nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) agar sejalan dengan perubahan di pusat," ujar Prof. Slamet dikutip dari ANTARA pada Selasa (22/10/2024).

Dia menambahkan bahwa meskipun pemerintah daerah tidak perlu mengikuti jumlah kementerian secara langsung, pengelompokan dinas dengan fungsi serupa tetap diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

Koordinasi yang jelas antara pusat dan daerah sangat penting, terutama dalam alokasi sumber daya dan implementasi kebijakan di lapangan.

Sejumlah menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). [ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym]
Sejumlah menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). [ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym]

Prof. Slamet juga menyoroti bahwa otonomi daerah kini lebih bersifat administratif, karena banyak kebijakan daerah yang harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan perubahan di tingkat pusat sambil menjaga efisiensi operasional.

"Yang terpenting adalah memastikan komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah berjalan lancar untuk menghindari perbedaan interpretasi," tutupnya.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sebut Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Tak Sah, MAKI Kirim Surat Protes ke Prabowo, Begini Isinya!

Sebut Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Tak Sah, MAKI Kirim Surat Protes ke Prabowo, Begini Isinya!

News | Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:35 WIB

Mengejar Mimpi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Mengejar Mimpi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Liks | Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:27 WIB

Fantastis! Gaji Utusan Khusus Presiden Prabowo Setara Menteri, Dapat Uang Pensiunan Juga?

Fantastis! Gaji Utusan Khusus Presiden Prabowo Setara Menteri, Dapat Uang Pensiunan Juga?

News | Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:21 WIB

Terkini

Pengamat Soroti Manuver Politik di Balik Kasus Eks Jampidsus

Pengamat Soroti Manuver Politik di Balik Kasus Eks Jampidsus

News | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:43 WIB

Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol

Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol

News | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:40 WIB

Simalungun Diguncang Gempa M 6,4: Getaran Terasa hingga Kabanjahe

Simalungun Diguncang Gempa M 6,4: Getaran Terasa hingga Kabanjahe

Sumut | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:29 WIB

Update Gempa NTT: 47 Nyawa Melayang, Ratusan Ton Bantuan Presiden Prabowo Mulai Dikirim

Update Gempa NTT: 47 Nyawa Melayang, Ratusan Ton Bantuan Presiden Prabowo Mulai Dikirim

Bali | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:22 WIB

3 Wisatawan Asing Jadi Korban Gempa NTT, Tertimpa Reruntuhan Hotel

3 Wisatawan Asing Jadi Korban Gempa NTT, Tertimpa Reruntuhan Hotel

News | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:20 WIB

Gempat M 7,7 Tak Surutkan Pesona Labuan Bajo: Wisatawan Aman, Kapal Kembali Melaut

Gempat M 7,7 Tak Surutkan Pesona Labuan Bajo: Wisatawan Aman, Kapal Kembali Melaut

Bali | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:07 WIB

6000 Pelari Ramaikan Titan Run 2026, Jarak 17,8 Km Berbuah Rekor MURI

6000 Pelari Ramaikan Titan Run 2026, Jarak 17,8 Km Berbuah Rekor MURI

Sport | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:03 WIB

Tak Hanya Mobil Konvensional, BRI KKB Expo 2026 Juga Dukung Pembiayaan Kendaraan Listrik

Tak Hanya Mobil Konvensional, BRI KKB Expo 2026 Juga Dukung Pembiayaan Kendaraan Listrik

Bali | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:02 WIB

Gempa NTT, Badan Geologi Minta Waspada Bahaya Susulan

Gempa NTT, Badan Geologi Minta Waspada Bahaya Susulan

Bali | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:01 WIB

Konsep Lakeside Living Makin Diminati, Ini Tips Memilih Hunian di Tepi Danau

Konsep Lakeside Living Makin Diminati, Ini Tips Memilih Hunian di Tepi Danau

Lifestyle | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:00 WIB

×