Korut Tuduh Korsel Kirim Drone Penyebar Propaganda ke Pyongyang

Suara.com - Media pemerintah Korea Utara menuduh Korea Selatan melakukan pelanggaran kedaulatan dengan mengirimkan drone tanpa awak untuk menyebarkan selebaran propaganda di Pyongyang.

Kementerian Pertahanan Korut menyatakan, penyelidikan internal telah membuktikan bahwa militer Korsel mengirim drone yang memasuki wilayah udara mereka, mengklaim ini sebagai bentuk provokasi politik dan militer yang berbahaya dan tak termaafkan.

Dalam laporan yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), disebutkan bahwa militer Korut membongkar modul kontrol dari sisa-sisa drone musuh yang jatuh dan menganalisis rute penerbangannya.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa drone yang diklaim milik Korsel itu berangkat dari Pulau Baengnyeong, sebuah pulau perbatasan paling barat milik Korsel yang letaknya lebih dekat ke Pyongyang dibandingkan dengan Seoul, lalu melintasi perairan barat Semenanjung Korea sebelum mendarat di ibu kota Korut.

“Pernyataan terakhir telah dikeluarkan sebagai peringatan kepada ‘gangster militer Korsel’ yang bertindak berlebihan dan telah melampaui batas kesabaran kami,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Korut seperti dikutip KCNA.

Mereka menegaskan bahwa setiap pelanggaran selanjutnya akan direspons dengan ofensif yang tak kenal ampun hingga menghapus Korsel dari peta.

Sebagai tambahan, Kim Yo Jong, adik pemimpin tertinggi Kim Jong Un, dalam pernyataan terpisah menegaskan bahwa Korut tidak akan mengirim drone ke selatan, namun mengindikasikan bahwa jika insiden serupa terjadi di masa depan, ia ingin melihat bagaimana 'anjing-anjing kotor di Seoul menggonggong'. Pernyataan ini memperlihatkan ketegangan semakin memuncak antara kedua negara.

Di pihak Korsel, Menteri Pertahanan sebelumnya membantah tuduhan tersebut, namun Kepala Staf Gabungan kemudian menyatakan bahwa pihaknya “tidak dapat memastikan kebenaran tuduhan yang disampaikan oleh Korut”.

Kasus ini menambah panjang daftar ketegangan di Semenanjung Korea yang semakin sering terjadi di tengah situasi politik regional yang memanas.