REGIONAL:
Suara.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menegaskan akan menyetop impor anggur Shine Muscat asal China bila memang ditemukan kandungan berbahaya dalam produk tersebut.
"Ya harus dong (disetop), kan berbahaya," kata Sudaryono di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Kekinian, Kementerian Pertanian masih menunggu hasil pengecekan lebih lanjut terhadap kandungan anggur impor dari China tersebut olen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Intinya ya kami kalau memang di situ ada pelanggaran atau di situ ada kandungannya, tentu akan kita kaji dan akan kami larang. Iya dong? Nah kita lagi nunggu hasil kajian kandungan di dalam anggurnya itu oleh BPOM, kan yang berwenang BPOM," ujar Sudaryono.
Sementara terkait pelarangan impor bila memang ditemukan kandunggan berbahaya di anggur Shine Muscat, Kementan akan berkoordinasi dengan kementerian lain.
"Ya kan kalau bahan pangan itu kan selalu dua kementerian, perindustrian ada dua, kementerian juga. Rekomendasinya dari Kementerian Pertanian tapi kan yang punya SPI, namanya perintah export atau import itu adanya di perdagangan. Tapi kita duluan, kita ada rekomendasi biasanya rekomendasi kita dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan," kata Sudaryono.
Pernyataan Bapanas
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) buka suara soal pemberitaan mengenai hasil pemeriksaan otoritas Thailand terhadap anggur Shine Muscat asal China.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan ketat terhadap komoditas pangan segar impor yang beredar di pasar domestik, termasuk anggur.
"Terkait adanya pemberitaan di media mengenai anggur Shine Muscat dari China, NFA selaku OKKP akan melakukan investigasi lebih lanjut. Hal ini akan meliputi proses sampling dan pengujian laboratorium untuk memastikan keamanan produk yang beredar di pasar Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen kita dalam memastikan pangan khususnya pangan segar yang beredar di Indonesia aman untuk dikonsumsi," ujar Arief dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).
Arief mengungkapkan, berdasarkan Perpres No 66 Tahun 2021 yang merupakan tindak lanjut UU 18 tahun 2012 tentang Pangan, salah satu kewenangan Badan Pangan Nasional adalah memastikan bahwa pangan segar yang diedarkan aman.
Dalam implementasinya dilaksanakan melalui dua cara yaitu penerbitan perizinan dan pengawasan di peredaran.
"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum diverifikasi. NFA akan terus memberikan informasi terkait keamanan pangan segar secara transparan sesuai dengan prosedur pengawasan keamanan pangan segar yang berlaku," imbuh dia.
Sementara, Plh Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA Yusra Egayanti mengungkapkan bahwa, pihaknya terus memperkuat regulasi terkait Batas Maksimum Residu (BMR) pestisida untuk keamanan pangan
TERPOPULER
