Paman Birin Menghilang Misterius, KPK Periksa Ketua RT Hingga ASN Pemprov

Rabu, 06 November 2024 | 10:18 WIB
Paman Birin Menghilang Misterius, KPK Periksa Ketua RT Hingga ASN Pemprov
KPK Ungkap Duit Rp 800 Juta Terbungkus Kardus Dengan Foto Gubernur Kalsel, Ada Tulisan 'Paman Birin'. (Suara.com/Dea)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin melalui pemeriksaan terhadap lima saksi.

Kelima orang tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel), Selasa (5/11/2024).

"Penyidik mendalami pengetahuan mereka terkait keberadaan tersangka gubernur saat ini," kata Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (6/11/2024).

Kelima saksi yang diperiksa ialah Gusti Muhammad Insani Rahman selaku PNS di Pemprov Kalsel, Ismail selaku pramusaji kediaman Gubernur Kalsel, Hamdani selaku pihak swasta, Muhammad Sukini selaku Ketua RT, dan Rensi Sitorus yang merupakan Kabag Protokol Pemprov Kalsel.

“Pemeriksaan dilakukan di BPKP Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Budi.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa Paman Birin sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

“Sampai saat ini termohon (KPK) masih melakukan pencarian terhadap keberadaan pemohon (Sahbirin),” kata Tim Biro Hukum KPK Nia Siregar, Selasa (5/11/2024).

Untuk itu, Nia menegaskan bahwa pihaknya sudah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan (Sprinkap) dab Surat Putusan Pimpinan KPK untuk mencekal Sahbirin ke luar negeri.

“Termohon telah menerbitkan surat perintah penangkapan nomor Sprinkap 06 dan surat putusan pimpinan KPK tentang larangan bepergian ke luar negeri, namun keberadaan pemohon belum diketahui sampai saat ini dan masih dilakukan pencarian,” ujarnya.

Baca Juga: Misteri Hilangnya Paman Birin, KPK Mencari, Pengacara: Tidak akan ke Luar Negeri

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

“Oleh karena itu, penetapan tersangka terhadap diri pemohon dilakukan secara in absentia sehingga tidak diperlukan pemeriksaan terhadap diri pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka,” tandas dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI