REGIONAL:
Suara.com - Hakim Konstitusi Arief Hidayat menanggapi permohonan judicial review (JR) yang diajukan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata perihal larangan bagi insan KPK untuk berhubungan dengan pihak berperkara.
Hal itu disampaikan dalam sidang perdana judicial review terhadap pasal 36 huruf (a) dan 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Arief menjelaskan, bahwa KPK memiliki kesamaan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang terhormat sehingga memerlukan adanya syarat yang ketat.
“Saya ingin menyebut begini, KPK-MK itu adalah lembaga yang saya sebut sebagai noble profession, profesi yang sangat terhormat. Sehingga harus dikenai atau harus dipersyaratkan yang ketat kayak begitu,” kata Arief di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).
“Selain itu, KPK termasuk MK itu dianggap juga sebagai silent profession, profesi diam. Artinya apa? Hakimnya MK, komisioner KPK itu harus bisa hidup di tempat yang sunyi, nggak boleh berhubungan dengan siapapun,” tambah dia.
Terlebih, dia menyebut KPK memiliki fungsi yang luar biasa dalam penegak hukum atau extraordinary function sehingga membutuhkan orang yang memenuhi syarat lebih ketat dibanding lembaga penegak hukum lainnya.
Diketahui, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengajukan uji materi atau judicial review terhadap pasal yang melarang pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berpekara ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Norma tersebut tercantum dalam Pasal 36 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Gugatan itu diajukan Alex bersama Auditor Muda KPK Lies Kartika Sari dan Pelaksana Pada Unit Sekretariat Pimpinan KPK Maria Fransiska.
"Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap norma Pasal 36 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," demikian permohonan yang diajukan Alex, dikutip pada Kamis (7/11/2024).
Pasal 36 huruf (a) berbunyi:
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:
a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun
Adapun, gugatan tersebut menggunakan batu uji Pasal 28 D Ayat (1) dan 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Isi Pasal 28 D ayat (1):
TERPOPULER
