Suara.com - Hakim Konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan petitum yang dibacakan Kuasa Hukum Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata.
Hal itu disampaikan dalam sidang perdana judicial review terhadap pasal 36 huruf (a) dan 37 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Sebab dalam posita, Kuasa Hukum Alexander Marwata meminta agar pasal tersebut diubah maknanya sehingga insan KPK bisa bertemu dengan pihak berperkara dengan alasan tertentu.
Namun, dalam petitum permohonannya, Kuasa Hukum Alex meminta agar pasal tersebut dicabut atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.
"Tadi sedikit di posita atau dimaknai loh kok sekarang petitumnya kok dihapus semua,” kata Arief di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).
"Jadi saudara memang betul mengendaki itu dihapus atau dimaknai yang lain?" tambah dia.
Sebelumnya, Alexander Marwata mengajukan uji materi atau judicial review terhadap pasal yang melarang pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berpekara ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Norma tersebut tercantum dalam Pasal 36 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Gugatan itu diajukan Alex bersama Auditor Muda KPK Lies Kartika Sari dan Pelaksana Pada Unit Sekretariat Pimpinan KPK Maria Fransiska selaku.
"Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap norma Pasal 36 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," demikian permohonan yang diajukan Alex, dikutip pada Kamis (7/11/2024).
Pasal 36 huruf (a) berbunyi:
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:
a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun
Adapun, gugatan tersebut menggunakan batu uji Pasal 28 D Ayat (1) dan 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Isi Pasal 28 D ayat (1):
TERPOPULER
