Marcos Halangi Pemakzulan Wapres Duterte: "Buang-buang Waktu!"

Suara.com - Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengatakan pada hari Jumat bahwa ia telah memberi tahu Kongres untuk tidak mengajukan pengaduan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte.

Marcos membuat pernyataan tersebut setelah diminta untuk mengonfirmasi pesan teks yang diduga ia kirim kepada para pemimpin DPR, yang muncul pada hari Kamis.

Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengatakan pada hari Jumat bahwa ia telah memberi tahu Kongres untuk tidak mengajukan pengaduan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte.

Marcos membuat pernyataan tersebut setelah diminta untuk mengonfirmasi pesan teks yang diduga ia kirim kepada para pemimpin DPR, yang muncul pada hari Kamis.

"Yah, itu sebenarnya komunikasi pribadi, tetapi na-leak na (itu bocor). Ya. Karena itu benar-benar pendapat saya," kata Marcos.

"Ini tidak penting. Ini tidak membuat perbedaan bahkan bagi satu kehidupan orang Filipina. Jadi mengapa membuang-buang waktu untuk itu?" tanyanya.

Marcos lebih lanjut menunjukkan bahwa pengaduan pemakzulan hanya akan "mengikat" baik DPR maupun Senat.

"Itu hanya akan menghabiskan seluruh waktu kita dan untuk apa? Untuk apa-apa. Untuk apa-apa. Tak satu pun dari ini akan membantu memperbaiki kehidupan satu orang Filipina,” kata Marcos.

Marcos bahkan menggambarkan pertikaian politik yang sedang berlangsung antara pemerintahannya dan keluarga Duterte: “Sejauh yang saya ketahui, ini seperti badai dalam cangkir teh.”

Marcos dan Duterte, yang menjadi calon wakil presiden dalam pemilihan 2022 dengan merek ‘UniTeam’, tengah berada di tengah pertikaian politik yang memburuk selama beberapa bulan terakhir.

Ini pertama kali meningkat setelah wakil presiden tersebut mengosongkan kursinya sebagai menteri pendidikan dalam kabinet Marcos.

Perseteruan itu meningkat, dengan Duterte baru-baru ini mengungkapkan bahwa dia memerintahkan seseorang untuk membunuh Marcos, istrinya, Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan sepupunya, Ketua DPR Martin Romualdez jika dia terbunuh.

Marcos, pada bagiannya, membalas, menyatakan bahwa dia akan melawan ancaman yang tampak, menandai pernyataannya sebagai “mengkhawatirkan.”

Rencana pembunuhan Duterte juga mengguncang beberapa lembaga dan pejabat untuk mengambil tindakan, dengan Departemen Kehakiman, melalui Biro Investigasi Nasional, menyelidikinya atas dugaan ancaman serius dan kemungkinan pelanggaran Undang-Undang Antiterorisme tahun 2020.

Ia juga menghadapi pengaduan pencabutan izin praktik di Mahkamah Agung.

Wakil presiden, pada bagiannya, berulang kali menepis pengaduan ini, dengan menyatakan bahwa pernyataan rencana pembunuhannya "diambil di luar konteks yang logis" dan bahwa ia hanya menjadi sasaran para kritikus.