REGIONAL:
Suara.com - Wakil Menteri Kehakiman Filipina Jesse Hermogenes Andres, DOJ (Departemen Kehakiman) sedang menghubungi agen penegak hukum pemerintah untuk menyelidiki keberadaan dan identitas orang atau beberapa orang yang mungkin berkomplot melawan Presiden.
Dia mengatakan DOJ perlu bertindak cepat atas tuduhan Duterte dengan memanggilnya melalui panggilan pengadilan sehingga dia dapat mengklarifikasi pernyataannya bahwa dia telah mengontrak seseorang untuk melaksanakan dugaan rencana pembunuhan tersebut.
Namun, para pejabat tersebut tidak mengatakan tuduhan spesifik apa yang akan diajukan NBI terhadap Duterte dan dugaan komplotannya berdasarkan pernyataan yang dia buat yang mengisyaratkan adanya rencana untuk membunuh Presiden, ibu negara Liza Araneta-Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez.
"Berdasarkan studi awal kami, penghasutan adalah suatu kemungkinan. Kami tidak menutup mata terhadap kemungkinan pelanggaran pidana lainnya, bahkan yang lebih serius daripada penghasutan," kata Andres.
Menurut Fadullon, DOJ juga dapat memulai proses pencabutan izin praktik terhadap Duterte, yang merupakan seorang pengacara.
"Namun, ancaman serius dan penghasutan jelas sedang dipertimbangkan, tetapi kami tidak membuat keputusan itu sekarang. Seperti yang saya katakan, proses hukum menjamin bahwa setiap sudut harus diselidiki," Andres menambahkan.
Sementara itu, Kelompok Investigasi dan Deteksi Kriminal Kepolisian Nasional Filipina (CIDG) pada hari Senin mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki fakta-fakta kasus yang berkaitan dengan dugaan ancaman Duterte terhadap Presiden.
"Fokus kami adalah apakah ada kebenaran dalam klaim tentang pembunuh bayaran. Kami juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa ini bisa jadi hanya kiasan, atau mungkin tidak ada pembunuh bayaran sama sekali. Inilah yang sedang kami selidiki, dan kami akan memasukkan semua kemungkinan ini dalam penilaian kami," kata kepala CIDG Brigjen Nicolas Torre III dalam jumpa pers di Camp Crame pada hari Senin.
Torre mengatakan mereka akan membuat kronologi kejadian, menganalisis kemungkinan hukum yang dilanggar, dan memberikan rekomendasi kesimpulan yang akan diteruskan ke atasan untuk kemungkinan pengajuan tuntutan.
Dewan Keamanan Nasional (NSC), pada bagiannya, menegaskan kembali bahwa setiap ancaman terhadap nyawa Presiden selalu dianggap sebagai masalah keamanan nasional karena membahayakan stabilitas dan tata kelola negara.
Namun, NSC tidak mengomentari permintaan Duterte untuk penjelasan mengapa dia tidak diundang ke pertemuan dewan.
Dalam surat terbuka dan pernyataan kepada Penasihat Keamanan Nasional Eduardo Año pada hari Senin, Duterte menyatakan ketidaksenangannya pada pernyataan NSC bahwa dugaan ancamannya terhadap Presiden adalah masalah keamanan nasional, sementara ancaman terhadapnya tidak pernah dianggap sebagai masalah bagi badan keamanan.
Duterte juga mengatakan bahwa pernyataannya yang mengatakan bahwa dia telah mengontrak seorang pembunuh untuk melawan Presiden "diambil secara jahat di luar konteks yang logis."
“Saya ingin melihat salinan pemberitahuan rapat dengan bukti layanan, daftar peserta, foto rapat, dan notulen rapat yang disahkan oleh notaris di mana Dewan, baik yang lalu maupun sekarang, memutuskan untuk mempertimbangkan pernyataan Wakil Presiden terhadap Presiden, yang diambil secara jahat di luar konteks yang logis, sebagai masalah keamanan nasional,” kata Duterte.
Ia juga ingin Año, mantan kepala militer ayahnya, untuk menyertakan dalam rapat NSC berikutnya permintaannya untuk menyampaikan kepada para anggotanya ancaman yang diduga ditujukan kepadanya, OVP, dan semua personelnya.
Mengutip Perintah Eksekutif No. 115 tahun 1986, yang memasukkan Wakil Presiden sebagai anggota NSC, Duterte mengatakan ia tidak dapat mengingat adanya “satu pun pemberitahuan rapat” sejak ia menjabat pada 30 Juni 2022.
TERPOPULER