Suara.com - Sejumlah elita PDI Perjuangan (PDIP) dinilai telah mengeluarkan pernyataan tendensius terkait desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Salah satunya dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus. Desakan itu disampaikan Deddy agar Prabowo berani melepas syahwat politik Joko Widodo atau Jokowi di Pilkada Serentak 2024.
Menurut koordinator Komando Masyarakat Arus Depan Pancasila (Komrad Pancasila), Antony Yudha, desakan Deddy Sitorus kepada Presiden Prabowo untuk mencopot Kapolri sebagai tindakan irasional dan tidak relevan.
Antony berpendapat bahwa jangan karena calon PDIP banyak yang kalah lalu mencari kambing hitam, apalagi menuduh Kapolri dan jajarannya menjadi biang kerok kekalahan PDIP di Pilkada.
"Seharusnya PDIP kalau banyak jagoannya kalah pilkada ya baiknya evaluasi internal lalu benahi. Lah ini tiba-tiba minta Kapolri dicopot terus minta Polri di bawah TNI atau Mendagri. Makin tidak nyambung dan cenderung halu," ujar Antony dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (29/11/2024).
Antony justru mengatakan, bahwa masyarakat mengapresiasi kinerja Polri dalam mengamankan Pilkada sehingga masyarakat bisa menyalurkan hak pilihnya dengan aman dan kondusif.
Dia menegaskan, permintaan PDIP untuk mencopot Kapolri dan menaruh Polri di bawah kementeriaan merupakan sesuatu yang provokatif dan mencederai semangat reformasi.
“ Momentum reformasi sudah membawa Polri dan TNI menjadi lembaga yang sejajar dengan tugasnya masing-masing masa mau dicederai lagi. Seharusnya momen pilkada ini dijadikan momen untuk memperjuangkan nasib wong cilik bukan malah jadi berpikiran picik," kata Antony.
Desakan PDIP Copot Kapolri
Baca Juga: Kuasa Hukum Firli Bahuri Minta Kasus Kliennya Dihentikan, Klaim Telah Surati Kapolri
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mendorong Presiden Prabowo Subianto agar mencopot Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri.
Awalnya, Deddy menyampaikan bahwa pemilu di Indonesia, termasuk pilkada, penuh kecacatan karena ulah Joko Widodo atau Jokowi.
""Budaya politik buruk ini kami menamakan sebagai budaya Jokowisme, karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya," kata Deddy dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
Ia menuding bahwa hal tersebut digerakan 'Partai Cokelat' yang menjadi kosakata baru dalam perpolitikan Indonesia masa kini.
"Sudah disebutkan di dalam gedung DPR, baik Komisi II maupun Komisi III juga sudah menyinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru," katanya.
"Kami di PDI perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud 'Partai Cokelat' ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum," tambah Deddy.
Ia mengatakan, 'Partai Cokelat' bergerak sudah berdasarkan komando, dan orang yang paling bertanggungjawab di balik itu adalah Kapolri Listyo Sigit.
"Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dibebani di pikul sepanjang sejarah kita," katanya.
Padahal, kata Deddy, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri sudah bersusah payah memisahkan Polri dari TNI, tujuannya tak lain untuk melayani dan melindungi masyarakat. Namun yang terjadi justru aksi kepolisian disebutnya sangat parah dalam Pilkada.
