Suara.com - Pengamat politik Universitas Jenderal Soedirman, Ahmad Sabiq, mengingatkan bahwa bansos harusnya menjadi representasi dari tanggung jawab negara, bukan personal branding seorang pejabat. Pernyataan itu disampaikan menyusul aksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang membagikan bansos bertuliskan 'Bantuan Wapres Gibran' kepada korban banjir di Jakarta Timur.
Tindakan itu menuai kontroversi karena dinilai seharusnya tidak perlu dikerjakan langsung oleh wapres, melainkan menjadi tugas dari Kementerian Sosial.
"Dalam konteks pemerintahan, bantuan sosial semestinya dianggap sebagai bentuk tanggung jawab negara, bukan pemberian personal dari pejabat tertentu," kata Sabiq saat dihubungi Suara.com, Selasa (3/12/2024).
![Tampilan tas sembako Bantuan Wapres Gibran. [X]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/11/29/37325-tampilan-tas-sembako-bantuan-wapres-gibran.jpg)
Menurut Sabiq, mengaitkan bansos langsung dengan nama seorang pejabat, apalagi dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden, berpotensi mengaburkan batas antara peran institusional dan kepentingan politik pribadi.
Ia menekankan bahwa bansos harus mencerminkan negara, bukan individu.
"Sudah seharusnya bansos merepresentasikan negara, bukan perseorangan. Jangan sampai bansos dijadikan instrumen pencitraan politik, yang bertentangan dengan etika pejabat negara untuk bekerja demi kepentingan rakyat tanpa embel-embel personal branding," tuturnya.
Apabila praktik seperti yang dilakukan Gibran terus dibiarkan, menurutnya, dapat menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintah.
"Praktik seperti ini bisa menjadi preseden buruk yang merusak kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah dalam memberikan bantuan," tegasnya.
Baca Juga: Tonjolkan Embel-embel Bantuan Wapres tapi Pakai Duit Negara, Gibran Mau Tunggangi Program Prabowo?
