DPRD DKI Jakarta Dukung MBG sebagai Program Prioritas di Jakarta

Suara.com - Program makan siang gratis atau makan bergizi gratis (MBG) yang dikampanyekan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres lalu menjadi satu di antara kebijakan prioritas pada tahun 2025.

Rencananya, MBG akan menyasar hampir 83 juta orang. Termasuk 30 juta anak usia dini, 24 juta siswa SD, 9,8 juta siswa SMP, 10,2 juta siswa SMA dan SMK, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil.

Dengan memberikan makan bergizi gratis kepada para pelajar, anak Balita dan ibu hamil, Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya menyelesaikan masalah stunting. Harapannya, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Guna menyukseskan program itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mendukung penuh Program MBG untuk siswa sekolah.

Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta Basri Baco menegaskan, akan terus memperjuangan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2025 untuk pendanaan MBG di Jakarta.

"Kan harus kita eksekusi. Akan kita kawal ini agar kebijakan MBG ini benar dan tepat sasaran. Dalam perjalanannya nanti, kita akan evaluasi secara berkala," ujar Basri Baco, beberapa waktu lalu.

Program MBG telah menjadi program prioritas nasional. Setiap daerah, termasuk Jakarta harus mengimplementasikan Program MBG secara bertahap di seluruh sekolah.

Pendanaannya tidak semua dari APBD. Ada juga dari APBN dan opsi lain, yaitu CSR. Karena itu, tidak perlu ada kekhawatiran untuk melaksanakan program tersebut.

"Program MBG pasti jalan. Siapapun gubernurnya nanti, wajib menjalankan program ini," tandas Baco.
Bahkan, demi mewujudkan program tersebut, DPRD DKI Jakarta bisa merasionalisasikan program pembangunan fisik.

Implementasi Program

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nurhasan. Pihaknya optimistis bisa mendapatkan alokasi anggaran untuk Program MBG pada APBD DKI Jakarta 2025.

Program MBG sangat diperlukan untuk mendukung visi Indonesia emas tahun 2045. "Alokasi anggaran yang ada juga kita harus bisa optimalkan," kata Nurhasan.

Komisi B berharap, Pemprov DKI Jakarta secara massif mengimplementasikan Program MBG di seluruh wilayah.

Pasalnya, dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting pada anak Balita di DKI mencapai 14,846, dengan angka tertinggi di wilayah Kepulauan Seribu (20,596) dan Jakarta Utara (18,596).

Bahkan pada November 2023, terdapat 37,816 Balita terdeteksi mengalami stunting di wilayah DKI Jakarta.

Terpisah, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Ismail mengatakan, Program MBG diyakini akan memberikan dampak positif terhadap kualitas anak-anak di Jakarta melalui peningkatan gizi.

"Kita sangat mendukung karena kita melihat ada korelasi antara peningkatan gizi anak untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita," kata Ismail, beberapa waktu lalu.

Terkait realisasi program makan bergizi gratis di Jakarta, pihaknya telah mengalokasikan anggaran yang dibahas pada rapat Badan Anggaran (Banggar) dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2025.

Implementasi Program MBG di Jakarta juga telah berjalan baik dengan serangkaian uji coba di beberapa sekolah. Uji coba MBG itu terlaksana berkat peran serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui dana Program CSR.

Agar pelaksanaan program ini dapat berjalan secara efektif, diharapkan segera keluar petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Dengan demikian, dapat menjadi acuan untuk menentukan besaran anggaran paket MBG untuk siswa sekolah. Sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Jadi nanti ketika memang bisa 100 persen dipenuhi semua jenjang tersebut sesuai skenario, Alhamdulillah," imbuh Ismail.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sek­retaris Daerah DKI Jakarta Suharini Eliawati mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan ujicoba Program MBG di sejumlah sekolah di Jakarta sejak 19 Agustus 2024.

Dari data per 18 November 2024, terdapat 11.389 paket MBG yang diberikan kepada peserta didik di Jakarta pada masa uji coba.

"Terbaru itu datanya. Jadi terakhir kita melakukan adalah di kepulauan seribu, TK, SD, SMP dan SMA," kata Suharini.

Pihaknya memastikan implementasi Program MBG di Jakarta dilaksanakan setelah adanya pedoman umum dari Badan Gizi Nasional.

Hal itu sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Bogor, beberapa waktu lalu.

"Makanya, sambil menunggu pedoman tersebut, Pemprov DKI Jakarta sudah mulai melakukan uji coba Program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000 per porsi, disesuaikan dengan kebutuhan kalori anak SD, SMP, dan SMA," kata Eli.

Nantinya, skema implementasi program tersebut masih dalam tahap evaluasi. Termasuk menentukan kelompok penerima manfaat. "Apakah seluruh tingkatan sekolah atau hanya sebagian," ungkap Eli.

Bahkan, program itu berpotensi diperluas untuk ibu hamil, sesuai arahan dari Badan Gizi Nasional.

"Kami masih menunggu pedoman dari pusat untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi target program ini. Setelah pedoman dirilis, kami akan segera menyesuaikan," tukas dia.