Suara.com - Masyarakat Jakarta memerlukan jaminan keamanan dan kenyamanan untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Kebutuhan ini mencakup berbagai aspek kehidupan yang berperan penting dalam menjadikan Jakarta siap sebagai kota global dengan ekonomi berstandar internasional, meskipun tidak lagi berstatus sebagai ibu kota.
Keamanan menjadi salah satu elemen penting untuk mewujudkan tujuan besar, yaitu kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, potensi gangguan keamanan harus diminimalkan melalui langkah-langkah sistematis. Menyikapi hal tersebut, DPRD DKI Jakarta merumuskan program-program strategis yang melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti antisipasi peningkatan kriminalitas.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kasus kriminalitas di Jakarta pada tahun 2023 mencapai 31.523 kasus, meningkat 69,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk menekan angka ini, DPRD DKI Jakarta merekomendasikan peningkatan pengawasan melalui langkah konkret, seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV) di berbagai wilayah Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengusulkan pemasangan CCTV hingga tingkat RT dan RW. Saat ini, baru terdapat 4.191 titik CCTV, jauh dari angka ideal 70 ribu titik yang dibutuhkan untuk pengawasan selama 24 jam penuh. Ima juga menyarankan agar Jakarta mencontoh kota-kota di Indonesia, seperti Surabaya dan Semarang, yang telah berhasil menerapkan kebijakan serupa.
Selain pemasangan CCTV, keberhasilan program ini juga bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia sebagai operator untuk memantau dan menganalisis rekaman. Hal ini penting untuk memastikan setiap aktivitas yang mencurigakan dapat segera ditindaklanjuti.
“Jangan sampai, CCTV sudah (terpasang) di tiap RT (dan) RW tapi enggak ada yang monitor,” kata Ima.
Senada dengan Ima, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menegaskan pentingnya peran DPRD dalam menyusun peraturan, mengawasi, dan menganggarkan program-program pembangunan, termasuk penguatan sistem keamanan. Setelah alokasi anggaran disetujui, pelaksanaannya akan diawasi untuk memastikan berjalan sesuai rencana.
Mujiyono menambahkan bahwa pemasangan 70.000-80.000 CCTV memerlukan anggaran besar, sehingga tidak sepenuhnya harus ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Dengan kolaborasi antara instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, sistem keamanan terpadu dapat diwujudkan secara bertahap tanpa memberatkan anggaran.
Untuk mendukung integrasi ini, perlu ada regulasi seperti peraturan gubernur (Pergub) yang memungkinkan koneksi antara CCTV swasta, milik pribadi, dan pemerintah. Sistem ini nantinya terintegrasi dengan Dashboard Command Center, yang terus dikembangkan dengan koordinasi antara Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, dan Kodam Jaya.
"Pergub cukup, bisa dikoneksikan (seluruh CCTV). Akhirnya menjadi kekuatan 70-80 ribu (unit CCTV),” imbuh Mujiyono.
Plt Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, menyatakan bahwa pada 2025, pengadaan CCTV akan terus diperbanyak, sejalan dengan visi menjadikan Jakarta sebagai kota aman dan nyaman bagi seluruh warganya.
TERPOPULER
