Suara.com - Kementerian Pertahanan dan militer Korea Selatan atau Kemenhan Korsel akan melawan dan tidak akan mematuhi perintah Presiden Yoon Suk Yeol soal keputusan darurat militer.
Pelaksana Menteri Pertahanan Kim Seon-ho pada Jumat (6/12), di tengah rumor mengenai kemungkinan dikeluarkannya deklarasi darurat militer baru itu akan dilawan olehnya.
"Rumor yang beredar pagi ini tentang tanda-tanda deklarasi darurat militer lainnya tidak benar," ujar Kim dalam konferensi pers darurat.
"Meski ada perintah untuk memberlakukan darurat militer, Kementerian Pertahanan dan Kepala Staf Gabungan tidak akan pernah menerima perintah tersebut," tegasnya.
Kim juga menyampaikan permohonan maaf atas kekhawatiran yang ditimbulkan oleh polemik terkait darurat militer dan berjanji akan bekerja sama secara erat dengan pihak kejaksaan dalam penyelidikan terkait isu tersebut.
Ia menambahkan bahwa militer akan berusaha melindungi keselamatan serta kehidupan sehari-hari masyarakat sambil menjaga kesiapan pertahanan yang kokoh.
Wakil Menteri Pertahanan mengambil peran sebagai Menteri Pertahanan sementara setelah menteri pertahanan sebelumnya, Kim Yong-hyun, yang diketahui telah mengusulkan deklarasi darurat militer kepada Presiden Yoon Suk Yeol, mengundurkan diri.
Kim Yong-hyun juga dicekal bepergian ke luar negeri di tengah tuduhan pengkhianatan yang ditujukan padanya menyusul pembatalan darurat militer.
Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul memberlakukan larangan tersebut setelah sekelompok partai politik kecil mengajukan pengaduan yang menuduh Presiden Yoon Suk Yeol, Kim, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su telah melakukan pengkhianatan. [Antara].
Baca Juga: Yoon Suk Yeol Bakal Ambil Langkah Radikal, Partai Penguasa Setuju Presiden Korsel Diberhentikan?
