REGIONAL:
Suara.com - Partai Demokrat, sebagai oposisi utama, menyambut baik keputusan Majelis Nasional Korea Selatan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol, yang diambil setelah pengumuman darurat militer yang hanya berlaku singkat pada 3 Desember.
Pemimpin fraksi DP, Park Chan-dae, dalam pernyataannya setelah pemungutan suara Majelis Nasional pada hari Sabtu, menyebut pemakzulan Yoon sebagai "kemenangan bagi rakyat."
"Kita telah mencapai kemenangan bersejarah untuk demokrasi, berkat semua pihak yang berkumpul di depan Majelis Nasional dengan semangat memelihara Konstitusi dan demokrasi," ujarnya.
Park menekankan bahwa pemakzulan Yoon merupakan langkah awal dalam menyelesaikan akibat dari pengumuman keadaan darurat. Dia berjanji untuk mendorong penyelidikan menyeluruh terhadap Yoon dan "para pelaku pemberontakan" lainnya. Selain itu, ia menyatakan bahwa Partai Demokrat akan berupaya membentuk penasihat khusus untuk menyelidiki Yoon secepat mungkin.
Pada hari Sabtu, Majelis Nasional melakukan pemungutan suara untuk memakzulkan Presiden Yoon. Mosi pemakzulan tersebut disetujui dengan 204 suara mendukung, 85 suara menolak, tiga abstain, dan delapan suara tidak sah.
Yoon akan diberhentikan sementara dari jabatannya segera setelah mosi disampaikan ke kantor presiden, dan Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjabat sebagai penjabat presiden.
Sebelumnya, pada hari yang sama, ratusan ribu warga Korea Selatan menggelar demonstrasi nasional menuntut pemakzulan Presiden Yoon terkait pengumuman darurat militer. Unjuk rasa ini bertepatan dengan jadwal pemungutan suara untuk mosi kedua pemakzulan terhadap Yoon di Majelis Nasional.
Protes berlangsung di berbagai kota besar, di mana para demonstran menyerukan agar Yoon segera mengundurkan diri dan mendesak anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa untuk mendukung mosi pemakzulan.
Di Ibu Kota Seoul, puluhan ribu orang dari berbagai generasi berkumpul di jalan di depan Majelis Nasional. Menurut estimasi polisi setempat, sekitar 145.000 peserta mengikuti unjuk rasa hingga pukul 15.30, sementara penyelenggara mengklaim jumlah peserta mencapai satu juta orang.
Di Gwangju, koalisi yang terdiri dari 145 kelompok masyarakat mengadakan rapat umum di pusat kota untuk mendukung mosi pemakzulan, diikuti dengan pawai di sepanjang Jalan Geumnam.
Demonstrasi serupa berlangsung di kawasan konservatif tradisional, termasuk Busan, Daegu, serta provinsi Gyeongsang Selatan dan Utara. Unjuk rasa juga terjadi di Jeju, Incheon, Daejeon, serta di seluruh provinsi Chungcheong Utara dan Selatan, menunjukkan besarnya ketidakpuasan nasional yang ada.
TERPOPULER