Israel Gandakan Penduduk Golan, Suriah dan Negara Arab Mengecam!

Suara.com - Pemerintah Israel pada hari Minggu menyetujui rencana untuk menggandakan jumlah penduduknya di Dataran Tinggi Golan setelah jatuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan langkah itu diperlukan karena "front baru" telah terbuka di perbatasan Israel dengan Suriah, setelah aliansi pemberontak yang dipimpin kaum Islamis merebut kekuasaan di negara Timur Tengah itu.

"Memperkuat Golan berarti memperkuat Negara Israel, dan itu sangat penting saat ini. Kami akan terus mempertahankannya, membuatnya berkembang, dan menetap di sana," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

Dataran Tinggi Golan adalah wilayah seluas 1.800 kilometer persegi di perbatasan Israel-Suriah. Israel merebut sebagian besar dataran tinggi strategis itu dari Suriah dalam Perang Enam Hari tahun 1967, dan mencaploknya pada tahun 1981. Meskipun hanya sekitar dua pertiga dari apa yang dikenal sebagai Dataran Tinggi Golan berada di bawah kendali Israel, Israel mengelola titik-titik yang paling strategis.

Dataran Tinggi Golan dihuni oleh 24.000 orang Druze, minoritas Arab yang mempraktikkan aliran Islam, yang sebagian besar mengidentifikasi diri sebagai warga Suriah, menurut analis Avraham Levine dari Alma Research and Education Center.

Selama bertahun-tahun, sekitar 31.000 warga Israel juga telah menetap di daerah tersebut, kata Levine, yang mengkhususkan diri dalam tantangan keamanan Israel di perbatasan utaranya, seperti dikutip oleh kantor berita Reuters.

Pada tahun 2019, Presiden AS saat itu Donald Trump menyatakan dukungan Amerika terhadap kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, tetapi aneksasi tersebut belum diakui oleh sebagian besar negara. Suriah menuntut Israel mundur tetapi Israel menolak, dengan alasan masalah keamanan.

Selama bertahun-tahun, berbagai upaya perdamaian telah gagal di wilayah tersebut. Pada hari-hari setelah penggulingan Assad, pasukan Israel memasuki zona penyangga yang memisahkan Suriah dari Dataran Tinggi Golan, dengan mengatakan bahwa perubahan kepemimpinan di Damaskus berarti pengaturan gencatan senjata telah "runtuh".

Pada hari Sabtu, Netanyahu mengatakan bahwa ia berbicara kepada Presiden AS terpilih Trump tentang perkembangan keamanan terbaru di Suriah. "Kami tidak tertarik pada konflik dengan Suriah," kata Perdana Menteri Israel dalam sebuah pernyataan.

"Tindakan Israel di Suriah dimaksudkan untuk menggagalkan potensi ancaman dari Suriah dan mencegah pengambilalihan elemen teroris di dekat perbatasan kami," tambahnya.

Menurut Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, perkembangan terbaru di Suriah meningkatkan ancaman terhadap Israel, "meskipun para pemimpin pemberontak mengklaim citranya moderat".

Kantor Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa pemerintah dengan suara bulat menyetujui rencana lebih dari 40 juta shekel ($11 juta) untuk mendorong pertumbuhan demografi di Golan. Dikatakan bahwa Perdana Menteri mengajukan rencana tersebut kepada pemerintah "mengingat perang dan garis depan baru Suriah, dan karena keinginan untuk menggandakan populasi Golan".

Pemimpin de facto Suriah, Ahmad al-Sharaa alias Abu Mohammed al-Jolani, mengatakan pada hari Sabtu bahwa Israel menggunakan dalih palsu untuk membenarkan serangannya terhadap Suriah, tetapi ia tidak tertarik untuk terlibat dalam konflik baru karena negaranya berfokus pada pembangunan kembali.

Negara tetangga Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab juga mengutuk keputusan Israel, dengan UEA - yang menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020 - menggambarkannya sebagai "upaya yang disengaja untuk memperluas pendudukan".

Jerman juga mendesak Israel untuk "meninggalkan" rencana untuk menggandakan populasi yang tinggal di Dataran Tinggi Golan yang diduduki dan dianeksasi di tepi barat daya Suriah. Juru bicara kementerian luar negeri Jerman mengatakan, "sangat jelas menurut hukum internasional bahwa wilayah yang dikuasai Israel ini adalah milik Suriah dan oleh karena itu Israel adalah kekuatan pendudukan".

Sharaa memimpin kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang menyingkirkan Presiden Assad dari kekuasaan Minggu lalu, mengakhiri kekuasaan tangan besi keluarga tersebut selama lima dekade. "Kondisi Suriah yang lelah karena perang, setelah bertahun-tahun dilanda konflik dan perang, tidak memungkinkan terjadinya konfrontasi baru. Prioritas pada tahap ini adalah rekonstruksi dan stabilitas, bukan terseret ke dalam pertikaian yang dapat menyebabkan kehancuran lebih lanjut," katanya, menurut laporan Reuters.