Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyatakan lebih fokus membantu Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan menanggapi pemecatan dari PDIP.
Adapun tanggapan itu disampaikan Gibran di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta usai mengantar Presiden Prabowo yang bertolak menuju Kairo, Mesir.
Sebelum menjawab pertanyaan reporter, Gibran nampak merapikan rambutnya yang tertiup angin. Sembari sedikit tersenyum, ia kemudian menjawab pertanyaan wartawan mengenai pemecatan terhadap dirinya dari PDIP.
"Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo," kata Gibran, Selasa (17/12/2024).
Sementara itu, terkait sikap PDIP memecatnya, Gibran mengakui menghargai dan menghormati keputusan tersebut.
"Ya kami menghargai dan menghormati putusan partai," kata Gibran.
PDIP sebelumnya resmi memecat Presiden ke-7 RI Jokowi dan juga putranya Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan partai.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun melalui video yang diperoleh Suara.com, Senin (16/12/2024).
Dalam video tersebut tampak Komarudin menyampaikan kabar pemecatan tersebut didampingi sejumlah petinggi PDIP lainnya seperti Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, hingga Said Abdullah.
"Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia," kata Komarudin dikutip dalam video, Senin (16/12/2024).
"DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK, saya baca sebagai berikut," sambungnya.
Dalam hal ini, Komar juga mengumumkan menantu Jokowi, Bobby Nasution telah dipecat. Komar menyampaikan jika pemecatan tersebut merupakan sanksi organisasi.
Ia juga menegaskan jika ketiga orang tersebut dilarang untuk berkegiatan, menjabat mengatasnamakan PDIP.
"Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya," katanya.
TERPOPULER
