Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti berbagai persoalan di Papua, mulai dari dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga konflik sosial yang muncul usai Pilkada di Paniai.
Komisioner Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo, mengungkapkan bahwa pelaksanaan PSN di Papua Selatan, khususnya Merauke, menuai protes warga. Bahkan, keluhan itu disampaikan langsung oleh perwakilan masyarakat kepada Komnas HAM.
"Sepanjang proses perencanaan yang dari awal tidak melibatkan masyarakat setempat, sangat berpotensi terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat," ujar Prabianto, Rabu (18/12/2024).
Ia menjelaskan bahwa keberatan masyarakat tersebut menjadi isu yang sedang ditindaklanjuti Komnas HAM untuk memastikan pelaksanaan PSN tidak mengorbankan hak-hak warga lokal.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, menyoroti dampak pilkada di Paniai yang memicu ketegangan sosial.
Konflik di ruang penghitungan suara menjadi perhatian, meski Komnas HAM belum melakukan pemantauan pascapilkada secara menyeluruh.
"Hal ini dapat terjadi baik dalam proses kampanye, penghitungan, maupun hasil pilkada, yang jika tidak ditangani, bisa memicu konflik berkepanjangan," katanya.
Menurutnya, Papua memiliki dinamika yang rentan terhadap eskalasi konflik. Lantaran itu, Komnas HAM berencana berkoordinasi dengan berbagai pihak di Papua untuk mencegah situasi yang lebih buruk.
“Kita sangat paham situasi di Papua, yang bisa dari satu masalah berkembang menjadi beberapa masalah lainnya. Hal ini perlu diantisipasi sejak awal,” katanya.
Baca Juga: Terima Banyak Aduan Terkaih Kasus di Papua, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria dan PSN
Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, menambahkan bahwa laporan khusus mengenai kondisi HAM dalam Pilkada dan pemilu sedang dalam proses penyusunan oleh tim pemantauan Komnas HAM.
“Catatan kami hari ini belum mencakup soal pemilu dan Pilkada. Kami memiliki tim khusus yang sedang melakukan pengamatan dan akan melaporkan hasilnya nanti,” jelas Atnike.
Kontributor : Kayla Nathaniel Bilbina
