Prabowo Pakai Uang Pribadi untuk MBG, Rocky Gerung: Ketidakjelasan Kebijakan Pemerintah Timbulkan Ketidakpercayaan

Dwi Bowo Raharjo

Kamis, 09 Januari 2025 | 18:34 WIB
Prabowo Pakai Uang Pribadi untuk MBG, Rocky Gerung: Ketidakjelasan Kebijakan Pemerintah Timbulkan Ketidakpercayaan
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). [ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww]

Suara.com - Ketidakjelasan kebijakan ekonomi pemerintah kembali disorot setelah program Makan Bergizi Gratis (MGB) Sebagian ada yang menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat politik Rocky Gerung mempertanyakan proyeksi keuangan negara, termasuk target penerimaan pajak yang meleset.

Rocky mengatakan bahwa situasi ekonomi nasional memprihatinkan, terutama terkait ketidakmampuan pemerintah memberikan arah kebijakan yang jelas.

“Bagaimana mungkin pajak dikejar tetapi bocornya itu bisa 50 persen? Bagaimana mungkin janji untuk memberi insentif pada dosen-dosen itu akhirnya dibatalkan? Kapasitas keuangan negara itu memang sangat tidak mungkin untuk membiayai secara satu kali program-program dari presiden,” ujarnya dalam akun Youtube Rocky Gerung Official, Kamis (9/1/2025).

Ia juga menyoroti pernyataan Kementerian Keuangan mengenai target penerimaan pajak yang meleset, yang semakin mempertegas lemahnya proyeksi ekonomi.

“Sementara kita baca di dalam rilis KPK bahwa per tahun ada potensi kehilangan Rp1.200 triliun. Kelihatannya hanya 2/3 atau bahkan hampir separuh justru yang hilang dari potensi pendapatan negara,” kata Rocky Gerung.

Siswa SDN 1 Butuh Sukoharjo saat mendapatkan program makan bergizi gratis, Senin (6/1/2025). [Suara.com/Ari Welianto]
Siswa SDN 1 Butuh Sukoharjo saat mendapatkan program makan bergizi gratis, Senin (6/1/2025). [Suara.com/Ari Welianto]

Rocky menilai kondisi ini membuat masyarakat hingga perusahaan menghadapi ketidakpastian ekonomi di tengah penurunan daya beli dan ancaman krisis moneter.

“Kita belum melihat arahnya apa. Kalau kita ikuti keterangan dari Pak Luhut tentang arah ekonomi masih terlihat upaya untuk mencari cara agar supaya ada efisiensi dalam pembuatan kebijakan,” jelasnya.

Pengamat politik ini menilai bahwa kabinet pemerintahan Prabowo tampaknya masih menunggu model kebijakan baru untuk lima tahun mendatang.

baca juga

Hal ini mencerminkan minimnya kepercayaan publik atas keberlanjutan program-program pemerintah, terutama kebocoran anggaran dan lemahnya kebijakan fiskal.

Reporter: Kayla Nathaniel Bilbina

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Rocky Gerung Minta Pemerintah Transparan soal Laut Dipagar 30 Km: Tidak Mungkin Dipasang oleh Bandung Bondowoso Semalam

Rocky Gerung Minta Pemerintah Transparan soal Laut Dipagar 30 Km: Tidak Mungkin Dipasang oleh Bandung Bondowoso Semalam

News | Kamis, 09 Januari 2025 | 18:06 WIB

Kemenag Atur Etika Makan Bergizi Gratis di Lingkup Pesantren, Mahfud MD Beri Tanggapan

Kemenag Atur Etika Makan Bergizi Gratis di Lingkup Pesantren, Mahfud MD Beri Tanggapan

Lifestyle | Kamis, 09 Januari 2025 | 17:25 WIB

PDIP Gelar HUT ke-52 Besok, Prabowo Tak Diundang!

PDIP Gelar HUT ke-52 Besok, Prabowo Tak Diundang!

News | Kamis, 09 Januari 2025 | 16:33 WIB

Masih Jadi PR Makan Bergizi Gratis, Ini Tips Hadapi Anak Picky Eater ala IDAI

Masih Jadi PR Makan Bergizi Gratis, Ini Tips Hadapi Anak Picky Eater ala IDAI

Lifestyle | Kamis, 09 Januari 2025 | 16:19 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×