Suara.com - Menteri Keamanan Nasional Israel dari sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, mengancam akan mundur dari pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera dengan Hamas disetujui.
Ben-Gvir menilai perundingan yang sedang berlangsung di Qatar sebagai bentuk "kapitulasi berbahaya" kepada Hamas. Ia juga mendesak Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk ikut serta dalam upaya terakhir menggagalkan kesepakatan tersebut.
"Langkah ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk mencegah eksekusi kesepakatan ini dan mencegah Israel menyerah kepada Hamas, setelah lebih dari setahun perang berdarah yang telah merenggut lebih dari 400 nyawa tentara IDF di Jalur Gaza," tulis Ben-Gvir di platform X.
Smotrich sendiri telah menyatakan keberatan terhadap kesepakatan itu, tetapi tidak mengancam keluar dari koalisi Netanyahu.
Sementara itu, mayoritas menteri diperkirakan akan mendukung kesepakatan yang mencakup penghentian pertempuran secara bertahap serta pembebasan para sandera.
Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir menjadi mediator dalam perundingan ini, dengan kemungkinan kesepakatan segera tercapai.
Namun, beberapa keluarga sandera menentang perjanjian tersebut karena khawatir hanya sebagian dari 98 sandera yang tersisa akan dibebaskan, sementara yang lain dibiarkan tertinggal.
Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menyebabkan sekitar 1.200 orang tewas di Israel dan lebih dari 250 lainnya disandera, menurut data Israel. Sejak saat itu, lebih dari 46.000 orang tewas di Gaza, berdasarkan laporan pejabat kesehatan Palestina. Sebagian besar wilayah Gaza pun hancur, dan penduduknya terpaksa mengungsi.
Meskipun demikian, sejumlah survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Israel mendukung kesepakatan gencatan senjata ini.
Baca Juga: Proses Gencatan Senjata Gaza dan Pertukaran Tahanan Hampir Final, Penandatanganan Diperkirakan Jumat
