Suara.com - Sebuah upaya dramatis untuk menangkap Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, kembali berlangsung pada Rabu pagi waktu setempat, enam minggu setelah peristiwa deklarasi darurat militer singkat yang sempat mengguncang negeri itu. Aksi ini menjadi sorotan publik dengan ribuan demonstran pro dan kontra Yoon berkumpul di sekitar kediaman resmi presiden.
Dalam suasana tegang, petugas kepolisian mencoba memasuki kompleks kediaman presiden yang dijaga ketat oleh Pasukan Keamanan Presiden. Barikade darurat berupa bus dan kendaraan besar dipasang sejak dini hari untuk menghalangi akses ke gerbang utama. Upaya penangkapan ini melibatkan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi serta kepolisian yang berjanji akan mengambil langkah tegas demi menuntaskan proses hukum.
Pihak keamanan presiden terus memperkuat perlindungan di sekitar kediaman Yoon, mengantisipasi upaya serupa yang gagal pada 3 Januari lalu. Saat itu, upaya penangkapan berlangsung hingga enam jam tanpa hasil setelah adanya perlawanan sengit dari tim keamanan presiden.
Kali ini, selain barikade fisik, barisan anggota parlemen dari partai pendukung Yoon membentuk rantai manusia di depan gerbang untuk menghalangi aparat.
Sementara itu, pihak kepolisian dilaporkan mulai mencari akses alternatif melalui bagian belakang kediaman, menurut laporan media setempat. Di tengah kebuntuan ini, suasana semakin memanas dengan kehadiran demonstran yang terbagi dalam dua kubu: mereka yang menentang Yoon dan mendukung proses hukum, serta pendukungnya yang menyanyikan lagu dan mengibarkan bendera sebagai bentuk solidaritas.
Ketegangan politik ini berawal ketika Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember lalu dan mengerahkan pasukan untuk mengamankan Gedung Majelis Nasional. Langkah tersebut segera memicu gelombang protes hingga akhirnya parlemen berhasil menggelar pemungutan suara darurat untuk mencabut keputusan itu hanya dalam waktu enam jam.
Pada 14 Desember, Yoon resmi dimakzulkan oleh parlemen yang didominasi oposisi, dengan tuduhan pemberontakan.
Yoon membela tindakannya sebagai upaya sah untuk menjaga stabilitas nasional, sembari menuding partai oposisi sebagai “kekuatan anti-negara yang pro-Korea Utara.” Namun, kritik terhadap langkahnya semakin deras, dan sejumlah lembaga antikorupsi serta pihak kepolisian kini tengah menyelidiki apakah tindakan Yoon termasuk dalam upaya pemberontakan terhadap sistem demokrasi.
Setelah gagal dalam upaya pertama, pihak berwenang kini meningkatkan kesiapan mereka. Beberapa laporan menyebutkan bahwa lebih dari 1.000 petugas akan dikerahkan untuk menangani operasi ini, yang diprediksi bisa berlangsung selama beberapa hari. Kantor Investigasi Korupsi telah menggelar beberapa pertemuan dengan komandan lapangan untuk memastikan strategi terbaik dalam mengeksekusi surat perintah penangkapan.
Yoon sendiri tetap kukuh mempertahankan posisinya. Dalam sebuah pernyataan, ia menegaskan bahwa langkah darurat militer yang sempat ia ambil adalah tindakan sah untuk melindungi negara dari ancaman politik yang tidak bertanggung jawab.
“Kami menghadapi oposisi yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat,” tegas Yoon dalam pidatonya.
Di lapangan, suasana semakin memanas dengan demonstrasi besar-besaran yang berlangsung hampir setiap hari selama dua minggu terakhir. Polisi terlihat berjaga ketat di sekitar kediaman presiden sejak Selasa malam. Beberapa insiden kecil sempat terjadi, termasuk seorang demonstran yang jatuh pingsan dan langsung dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kesepakatan antara pihak berwenang dan tim keamanan presiden mengenai penyerahan Yoon. Beberapa pengamat politik memperkirakan bahwa situasi ini bisa semakin memperuncing perpecahan di tengah masyarakat Korea Selatan.
Sky News
TERPOPULER
