Suara.com - Ketua Gerakan Pemuda Ansor, Addin Jauharudin, menekankan pentingnya penyelesaian konflik dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 secara adil, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak, seperti nelayan dan warga sekitar.
PSN di PIK 2 diketahui menimbulkan berbagai konflik dengan masyarakat setempat. Masyarakat menyebutkan bahwa proyek ini melanggar tata ruang, lingkungan dan hak asasi manusia warga setempat.
Selain itu, pembangunan PIK 2 disebut-sebut menghilangkan tempat tinggal hingga mata pencaharian warga setempat, khususnya nelayan.
Tak hanya warga setempat, PSN di PIK 2 juga banyak dikecam oleh organisasi masyarakat sipil, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
Mereka meminta agar pembangunan PIK 2 dihentikan dan statusnya sebagai PSN dicabut, dikarenakan proyek tersebut menimbulkan konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia.
Menanggapi hal ini, Addin menyatakan pentingnya menjembatani kepentingan seluruh lapisan masyarakat agar proyek dapat berjalan lancar, tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari.
"PSN memang sudah ditetapkan, dan ini kan bersentuhan banyak dengan lapisan masyarakat. Banyak hal yang harus dilakukan untuk menjembatani bagaimana PSN bisa berjalan dengan lancar. Kalau nggak, nanti banyak masalah di kemudian hari," ujar Addin saat wawancara dengan awak media, Rabu (15/1/2025).
Ia menekankan bahwa aspek ekonomi dan penyelesaian masalah harus dilakukan secara adil dan memuaskan banyak pihak.
Dalam hal ini, ia menyebutkan penyelesaian seperti dalam hal kompensasi harga tanah dan penyelesaian isu lingkungan. Selain itu, aspek administratif kenegaraan juga harus diselesaikan dengan baik.
Baca Juga: Jelang 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Ketua GP Ansor Soroti Peran Pemerintah dan Anak Muda
"Yang penting ekonomi, penyelesaian masalah diselesaikan secara adil dan memuaskan banyak pihak. Dan tentu secara administratif kenegaraan harus diselesaikan," tambahnya.
Dengan adanya berbagai konflik yang muncul, penyelesaian yang adil dan transparan menjadi kunci untuk memastikan bahwa proyek pembangunan dapat berjalan tanpa merugikan masyarakat yang terdampak. (Kayla Nathaniel Bilbina)
