REGIONAL:
Suara.com - Usai memancing polemik karena mengusulkan pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG) dari zakat masyarakat, kini Ketua DPD Sultan B Najamudin, mengusulkan agar program yang sama bisa dibiayai dari hasil uang yang dicuri oleh koruptor.
Sultan menyampaikan bahwa usulannya terkait dengan zakat dari masyarakat itu bukan merupakan kewajiban semua melaksanakan. Tapi, kata dia, masyarakat yang memang mampu bisa memberikan bantuannya lewat zakat, infaq, dan sedekah.
"Jadi, jangan beranggapan bahwa usulan yang kami sampaikan tersebut akan menjadi kewajiban bagi semua masyarakat. Semua tergantung niat dan kemampuan masyarakat," kata Sultan kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).
Ia pun meminta kepada Baznas, Muhamaddiyah hingga NU untuk melakukan kajian terhadap usulannya tersebut.
"Sekali lagi, ini hanya ide dan gagasan tapi poin besarnya adalah Program MBG ini sangat baik dan wajib kita dukung agar bangsa ini menjadi bangsa unggul," ujarnya.
Ia berdalih pihaknya hanya memancing banyak pihak mulai swasta dan masyarakat lain yang berniat atau berminat untuk membantu pemerintah untuk sukseskan sekaligus mengawasi program MBG.
Bahkan, Sultan mengusulkan juga dalam rangka hal itu, agar dana yang diambil oleh koruptor bisa digunakan negara untuk membiayai MBG.
"Bahkan, jika perlu kami juga akan memberikan masukan ke pemerintah agar dana para koruptor atau pengemplang uang negara yang selama ini banyak di simpan di luar negeri agar digunakan untuk sukseskan program MBG ini. Saya kira presiden dengan kekuasaannya disebut jadi Robin Hood bagi masyarakat kecil," katanya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto menegaskan bahwa zakat bukan diperuntukan untuk membiayai program makan bergizi gratis.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memakai dana zakat.
Putranto menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berkomitmen mengenai anggaran program makan bergizi gratis (MBG).
"Ya apa ya seperti itu, ya enggak kan, gunanya zakat kan bukan itu karena presiden sudah berniat baik dan tulus utuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejunlah Rp71 triliun itu," tutur Putranto di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/1/2025).
"Jadi nggak mengambil dana-dana itu," sambungnya.
Ia menegaskan kembali bahwa program makan bergizi gratis tidak akan dibiayai oleh dana zakat.
"Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi gak ada yang ngambil dari mana? Zakat itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," kata Putranto.
Kendati demikian, Putranto berujar dirinya belum mendengar secara langsung mengenai usulan pembiayaan MBG menggunakan dana zakat.
Ia menegaskan. keputusan terkait program tersebut merupakan ranah Presiden Prabowo Subianto.
"Semua itu dari bapak presiden yang menentukan itu jadi sabar ya," ujarnya.
TERPOPULER