REGIONAL:
Suara.com - Ketua DPD RI Sultan B Najamudin tetap meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) hingga Muhamaddiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) mengkaji usulannya soal pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG) menggunakan dana zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat.
Meski usulannya tersebut kekinian menuai polemik, Sultan menjelaskan, jika usulannya tersebut untuk mendukung program MBG bisa berjalan baik.
"Kami mendorong agar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Lembaga zakat NU dan Muhammadiyah mengkaji sekaligus menyiapkan skema pembiayaan program MBG melalui zakat untuk di sampaikan ke pemerintah," kata Sultan kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).
Ia menjelaskan, potensi zakat infaq dan sedekah di Indonesia mencapai 300-an triliun setiap tahun. Jika potensi zakat infaq dan sedekah tersebut, kata dia, dikelola secara profesional seharusnya tidak ada masyarakat khususnya umat Islam yang kekurangan makanan atau menjadi peminta-minta di jalan.
Ia lantas menceritakan ada kebiasaan dari beberapa kolega dan sahabat yang secara rutin melakukan tradisi membagikan makanan gratis ke sekolah-sekolah.
"Sehingga ada sahabat yang tidak bisa kami sebutkan identitasnya, memberikan masukan kepada kami agar pemerintah membuka ruang bagi orang perorangan atau swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan MBG ini," katanya.
"Artinya, sejatinya ada keinginan dari masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam program ini. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal dermawan, tolong menolong dan bergotong royong," sambungnya.
Untuk itu, kata dia, jika dimungkinkan pihaknya merekomendasikan agar pembiayaan program MBG yang lakukan dari hasil zakat infaq dan sedekah masyarakat khusus diberikan kepada sekolah-sekolah dengan kategori tertentu saja yang memenuhi syarat-syarat.
"Artinya, tidak semua sekolah dan anak diberikan MBG yang bersumber dari zakat infaq dan sedekah," katanya.
"Jadi, Jangan beranggapan bahwa usulan yang kami sampaikan tersebut akan menjadi kewajiban bagi semua masyarakat. Semua tergantung niat dan kemampuan masyarakat," tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto menegaskan bahwa zakat bukan diperuntukan untuk membiayai program makan bergizi gratis. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memakai dana zakat.
Putranto menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berkomitmen mengenai anggaran program makan bergizi gratis (MBG).
"Ya apa ya seperti itu, ya enggak kan, gunanya zakat kan bukan itu karena presiden sudah berniat baik dan tulus utuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejunlah Rp71 triliun itu," tutur Putranto di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/1/2025).
"Jadi enggak mengambil dana-dana itu," sambungnya.
Ia menegaskan kembali bahwa program makan bergizi gratis tidak akan dibiayai oleh dana zakat.
"Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi gak ada yang ngambil dari mana? Zakat itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," kata Putranto.
Kendati demikian, Putranto berujar dirinya belum mendengar secara langsung mengenai usulan pembiayaan MBG menggunakan dana zakat. Ia menegaskan. keputusan terkait program tersebut merupakan ranah Presiden Prabowo Subianto.
"Semua itu dari bapak presiden yang menentukan itu jadi sabar ya," ujar dia.
TERPOPULER
