REGIONAL:
Suara.com - Keceplosan Rocky Gerung soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlibat pencurian uang rakyat saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo berbuntut Panjang.
Awalnya Rocky menceritakan bahwa Gibran pernah menemuinya untuk belajar dan ingin dikritik.
Namun cerita Rocky itu mengalir dan ia menyebut bahwa Gibran menerima uang dari Menteri setiap hari Sabtu.
Pernyataan ini sontak menjadi tanda tanya besar dan membuat sejumlah pihak penasaran. Terlebih, Rocky mengatakan hal itu saat mengisi salah satu acara berita di stasiun televisi.
Sayangnya, Rocky enggan melanjutkan dan menjelaskan lebih detil lagi soal isu Gibran mendapatkan uang tersebut.
Sementara itu menurut Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun saat Gibran masih menjabat menjadi Walikota Solo dirinya memang kerap didatangi oleh sejumlah Menteri.
“Memang Ketika Gibran menjadi walikota Sudah menjadi rahasia umum, ada Menteri-menteri yang bolak-balik Jakarta Solo,” ujar Refly, dikutip dari kanal youtubenya, Kamis (16/1/25).
“Bahkan, kalau seandainya sang putra mahkota minta temani, itu Menteri bisa terbang dari Jakarta, terutama Menteri yang penakut ya pastinya,” sambungnya.
Menurut Refly, jika memang Gibran terbukti korupsi, maka bisa segera diproses, tanpa memandang dirinya yang masih junior.
“Kalau saya, ya namanya korupsi itu walaupun dia masih kecil ya harus tetap di proses,” sebut Refly.
“Jangan kemudian kita mentoleransi sikap koruptif,” tandasnya.
Bahkan, Refly menilai jika bukan hanya Gibran yang patut dilaporkan KPK. Namun para Menteri yang memberi uang juga perlu dilaporkan KPK.
“Kalau memang selama menjadi walikota Gibran terima duit setiap Sabtu oleh Menteri-menteri, ya dua-duanya bisa dipermasalahkan,” ujarnya.
Isu soal Gibran menerima uang dari para Menteri setiap hari Sabtu ini menurut Refly sudah masuk sebagai Gratifikasi.
“Nggak mungkin kan pemberian uang itu dalam konteks cuman sekedar ngasih teman, Bagaimanapun dia pejabat publik,” ucapnya.
“Kalau dia misalnya memang diberikan uang tersebut, dan nggak mungkin dikasih cuma Rp 500 ribu, ya harusnya dilaporkan ke KPK sebagai gratifikasi,” tambahnya.
Kontributor : Kanita
TERPOPULER