Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menilai jika soal ada tidaknya perombakan kabinet (reshuffle) jelang 100 hari kerja pemerintahan itu akan tergantung Prabowo Subianto sebagai Presiden.
"Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada Presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Ia mengatakan, meski ada berbagai masalah yang dilakukan oleh menteri atau pejabat setingkat menteri di 100 hari pertama pemerintahan, bagi Prabowo hal itu bagian dari penyempurnaan.
"Pak Prabowo yang seperti itu selalu merasa bahwa itu bagian dari upaya untuk penyempurnaan terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan," ujarnya.
"Jadi sebagai manusia biasa selalu ada kekurangan. Dan apa yang disampaikan oleh berbagai macam kalangan itu bagian dari upaya untuk menyempurnakan bagi proses, bagi jalannya proses pemerintahan," sambungnya.
Sementara itu, disinggung adanya berbagai masalah yang dilakukan menteri dan pejabat setingkat menteri di kabinet apakah akan mengganggu, Muzani hanya menjawab diplomatis.
"Tergantung bagaimana melihatnya," kata dia.
Sebelumnya, analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga, menilai jika terbuka jika Presiden RI Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet atau reshuffle di 100 hari kerjanya.
Reshuffle bisa dilalukan, kata dia, jika memenuhi dua syarat. Sejumlah masalah yang terjadi di kabinet Prabowo kekinian dianggap memasuki syarat.
"Pertama, kinerja menteri tersebut sangat rendah. Artinya, kementerian yang dipimpinnya tidak memberi kontribusi yang memadai dalam hasil kerja 100 hari pertama kabinet Prabowo-Gibran," kata Jamiluddin kepada wartawan, Selasa (21/1/2025).
Menteri yang memimpin kementerian dianggap lemah, kata dia, sebab sang menteri tidak mampu menggerakkan SDM-nya untuk mencapai target kerja 100 hari yang ditetapkan presiden.
"Persoalan tersebut tentu presiden yang tahu. Sebab, yang memberi target itu presiden langsung kepada setiap menteri," katanya.
Kemudian yang ke dua reshuffle bisa dilakukan, menurutnya, menteri tersebut justru menjadi beban bagi presiden. Ia menegaskan, kasus Menteri Dikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro masuk kualifikasi tersebut.
"Menteri Dikti yang di demo pegawainya tentu mencerminkan ketidakmampuannya memimpin. Akibatnya terjadi gejolak di lembaganya. Gejolak tersebut tentu dapat berimbas kepada presiden," ujarnya.
Lalu, kata dia, soal Utusan Khusus Presiden yang dianggap belum terlihat kinerjanya.
"Staf khusus yang kerjanya tak terdengar, tapi justru membuat persoalan aehingga menjadi beban bagi masyarakat," ungkapnya.
"Kasus Raffi Ahmad kiranya contoh staf khusus yang jadi presiden. Dilain pihak hingga saat ini tidak diketahui kinerjanya," imbuhnya.
