Suara.com - Analis Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai sangat memungkinkan jika Presiden RI Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet atau reshuffle di 100 hari kerjanya.
Reshuffle bisa dilalukan, kata dia, jika memenuhi dua syarat. Sejumlah masalah yang terjadi di kabinet Prabowo kekinian dianggap memasuki syarat.
"Pertama, kinerja menteri tersebut sangat rendah. Artinya, kementerian yang dipimpinnya tidak memberi kontribusi yang memadai dalam hasil kerja 100 hari pertama kabinet Prabowo-Gibran," kata Jamiluddin kepada wartawan, Selasa (21/1/2025).
Menteri yang memimpin kementerian dianggap lemah, kata dia, sebab sang menteri tidak mampu menggerakkan SDM-nya untuk mencapai target kerja 100 hari yang ditetapkan presiden.
"Persoalan tersebut tentu presiden yang tahu. Sebab, yang memberi target itu presiden langsung kepada setiap menteri," katanya.
Kemudian yang ke dua, reshuffle bisa dilakukan jika menteri tersebut justru menjadi beban bagi presiden. Ia menegaskan, kasus Menteri Dikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro masuk kualifikasi tersebut.
"Menteri Dikti yang di demo pegawainya tentu mencerminkan ketidakmampuannya memimpin. Akibatnya terjadi gejolak di lembaganya. Gejolak tersebut tentu dapat berimbas kepada presiden," ujarnya.
Lalu, kata dia, soal Utusan Khusus Presiden yang dianggap belum terlihat kinerjanya.
"Staf khusus yang kerjanya tak terdengar, tapi justru membuat persoalan sehingga menjadi beban bagi masyarakat," ungkapnya.
Baca Juga: Cek Fakta: MK Era Prabowo Berani Batalkan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
"Kasus Raffi Ahmad kiranya contoh staf khusus yang jadi presiden. Dilain pihak hingga saat ini tidak diketahui kinerjanya," Jamiluddin menambahkan.
